Seorang warga melihat petugas Tim SAR gabungan melakukan pencarian balita hanyut terseret arus di Kali Makmur kawasan perumahan Royal Residen Surabaya, Kamis (26/12/2024). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin
Kasi Operasional Basarnas KantorSAR Surabaya Didit Arie Ristandy menyebut operasi pencarian seorang balita berinisial MR (3,5) yang terperosok di sebuah selokan dan terseret arus air di Babatan belum menemukan hasil.
“Tim SAR gabungan sudah berusaha mengupayakan semaksimal mungkin dan hasil untuk hari ini masih nihil atau belum ada tanda-tanda dari keberadaan korban,” ucap Didit setelah evaluasi bersama tim di Posko Pencarian Anak Tenggelam di wilayah perumahan Royal Residen Surabaya, Kamis.
Adapun kendala utama dalam pencarian tersebut, lanjutnya, yakni banyaknya enceng gondok yang menutupi permukaan sungai Kali Makmur.
“Kondisi sungai yang lebat dengan enceng gondok. Jadi dari hari kedua sampai hari ketiga ini adalah fokus supaya bagaimana caranya untuk menembus banyaknya enceng gondok agar bisa diurai,” ucapnya.
Meskipun begitu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim SAR gabungan termasuk menggunakan dua alat berat untuk menepikan enceng gondok.
“Kami mendapatkan dukungan dari teman-teman dari dinas PU untuk mengerahkan alat berat yang bisa digunakan untuk pengambilan atau penguraian enceng gondok yang ada di sepanjang kali ini,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Didit, untuk pencarian hari keempat pada Jumat (27/12), pihaknya akan membagi tim menjadi kelompok-kelompok kecil dan dibagi di beberapa titik.
Penjabat Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah. ANTARA/M Imam Pramana.
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, melarang pelaku usaha memakai kantong plastik guna mengurangi sampah plastik mulai Januari 2025.
Penjabat Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah dikonfirmasi di Palembang, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya mengeluarkan edaran larangan pemakaian kantong plastik guna mengurangi penggunaan plastik mulai Januari 2025.
Ia menerangkan bahwa Kota Palembang memiliki penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa, di mana masing-masing penduduk akan menghasilkan paling tidak 0,4 kilogram sampah.
Adapun 30 persen sampah yang dihasilkan dari keseluruhan sampah tersebut merupakan sampah plastik dan menghasilkan hingga 1.000 hingga 1.500 ton per hari dan akan terurai hingga memakan waktu ratusan tahun.
“Ya 30 persen sampah yang dihasilkan dari keseluruhan sampah tersebut merupakan sampah plastik dan menghasilkan hingga 1.000 hingga 1.500 ton per hari dan akan terurai hingga memakan waktu ratusan tahun,” katanya.
Ia menambahkan cara untuk mengurangi sampah tersebut ialah dari sumbernya yakni dari masing-masing rumah warga, kantor dan tempat- tempat lainnya.
Ia mengimbau semua warga agar mengurangi penggunaan plastik tersebut demi mewujudkan Kota Palembang yang bersih, karena semakin sedikit plastik maka akan sedikit pula penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir.
“Mari kita kurangi penggunaan sampah plastik tersebut demi mewujudkan Kota Palembang yang bersih, karena semakin dikit plastik, maka akan sedikit pula penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir,” katanya.
Arsip foto – Sejumlah anggota pasukan keamanan Afghanistan berjaga-jaga dekat lokasi ledakan di Provinsi Kunar, Afghanistan (12/6/2022). ANTARA FOTO/Xinhua/Qazafi Mal/rwa.
Pemerintahan Taliban sementara di Afghanistan pada Rabu (25/12) mengeklaim bahwa sedikitnya 46 orang tewas dalam serangan bom yang dilakukan jet tempur Pakistan di Provinsi Paktika di Afghanistan bagian timur.
Mullah Hamdullah Fitrat, wakil juru bicara pemerintahan sementara Taliban, menyebut jet tempur Pakistan mengebom empat lokasi di distrik Barmal pada Selasa (24/12) malam.
Pengeboman itu menewaskan 46 orang, melukai enam lainnya, dan menghancurkan rumah-rumah, menurut laporan kantor berita milik pemerintahan Taliban, Bakhtar.
Menurut pusat pemerintahan Taliban di Kabul, serangan tersebut merupakan yang kedua kalinya dilakukan Pakistan ke Afghanistan, setelah yang pertama pada Maret, dan telah secara resmi diprotes oleh pemerintahan Taliban.
Kementerian Pertahanan sementara di Kabul mengatakan pemerintah Taliban “tidak akan membiarkan tindakan pengecut ini tanpa perlawanan, tetapi menganggap bahwa mempertahankan wilayah merupakan hak yang tidak dapat dicabut.”
Pemerintah Pakistan, yang berpusat di Ibu Kota Islamabad, belum menanggapi klaim yang dibuat Kabul itu.
Namun, sejumlah laporan media yang mengutip petugas keamanan Pakistan secara anonim mengatakan bahwa jet-jet tempur Pakistan itu menargetkan kamp-kamp kelompok militan terlarang Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).
Islamabad telah lama menuding Kabul gagal menumpas militan TTP, yang dilaporkan beroperasi dari Afghanistan.
Kabul membantah tudingan tersebut.
TTP melancarkan serangan mematikan terhadap pasukan keamanan Pakistan, khususnya di wilayah perbatasan, dalam beberapa bulan terakhir
Ilustrasi – Secangkir kopi hitam panas. ANTARA/Shutterstock/Worradirek/am.
Kebiasaan minum kopiatau teh berkaitan dengan penurunan risiko kanker di area seperti mulut, tenggorokan, hidung, dan laring menurut hasil studi baru yang dipublikasikan di Cancer, jurnal milik American Cancer Society.
Sebagaimana dikutip dalam siaran Medical Daily pada Selasa (24/12), hasil peninjauan 14 studi dari ilmuwan-ilmuwan yang tergabung dalam Konsorsium Epidemiologi Kanker Kepala dan Leher Internasional menunjukkan bahwa rutin minum kopi atau teh dapat mengurangi risiko kanker di bagian kepala dan leher, termasuk kanker rongga mulut dan kanker orofaring.
Orang yang minum lebih dari empat cangkir kopi per hari memiliki risiko 17 persen lebih rendah terkena kanker kepala dan leher, berisiko 30 persen lebih rendah terkena kanker rongga mulut, serta berisiko 22 persen lebih rendah mengalami kanker orofaring.
Minum tiga sampai empat cangkir kopi setiap hari, menurut hasil penelitian dapat mengurangi risiko kanker hipofaring hingga 41 persen.
Para peneliti menyampaikan bahwa hubungan dosis-respons terlihat antara konsumsi lebih dari empat cangkir kopi berkafein per hari dan penurunan risiko kanker kepala dan leher serta semua sub-kategori kankernya.
Bahkan, konsumsi kopi tanpa kafein pun bisa memberikan manfaat menurut hasil studi.
Orang yang meminum hingga satu cangkir kopi tanpa kafein per hari, risikonya terkena kanker rongga mulut bisa berkurang hingga 25 persen.
Bagi peminum teh, konsumsi hingga satu cangkir teh per hari berkaitan dengan penurunan risiko kanker kepala dan leher sebesar sembilan persen dan pengurangan risiko kanker hipofaring hingga 27 persen.
Namun, konsumsi teh lebih dari satu cangkir per hari justru berkaitan dengan peningkatan risiko kanker laring sebesar 38 persen.
“Penelitian sebelumnya memang menunjukkan hubungan antara konsumsi kopi dan teh dengan penurunan risiko kanker, tetapi studi ini menyoroti efek yang bervariasi pada subkategori kanker kepala dan leher, termasuk temuan bahwa kopi tanpa kafein juga memberikan dampak positif,” kata Dr. Yuan-Chin Amy Lee, penulis hasil studi.
“Kebiasaan minum kopi dan teh cukup kompleks, dan temuan ini menunjukkan perlunya data lebih lanjut serta penelitian lanjutan untuk memahami dampak kopi dan teh dalam mengurangi risiko kanker,” katanya dalam siaran pers.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.
Penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemilihan umum (pemilu) di Indonesia yang selama ini masih rentan terhadap politik uang.
“Kasus ini mengungkapkan masalah mendasar dalam sistem pemilu kita. Politik uang masih merusak integritas proses demokrasi,” ujar pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono di Depok, Jawa Barat, Kamis.
Dugaan suap yang melibatkan Hasto sebagai aktor kunci, lanjut dia, menunjukkan bagaimana partai politik melalui otoritas sekretaris jenderal dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak politiknya.
Dalam kasus ini, Hasto diduga berusaha memengaruhi hasil pemilu dengan menggantikan calon anggota terpilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Riezka Aprilia dengan Harun Masiku, calon anggota DPR yang memperoleh suara lebih rendah di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan.
Berdasarkan keterangan Setyo Budiyanto, Hasto melalui orang-orang kepercayaannya diduga melakukan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebesar 19.000 dolar Singapura dan anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio F. sebesar 38.350 dolar Singapura pada tanggal 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.
Wahyu Setiawan telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 dengan hukuman 7 tahun penjara. Namun, dia hanya menjalani hukuman 3 tahun 9 bulan setelah memperoleh pembebasan bersyarat pada bulan Oktober 2023.
“Pemangkasan hukuman ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi,” tambah Vishnu.
Kasus ini juga mengungkapkan adanya masalah struktural di tubuh KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga yang seharusnya bersikap netral dan menjaga integritas pemilu justru terlibat dalam praktik kecurangan.
Vishnu memandang perlu rekrutmen pimpinan KPU dan Bawaslu secara menyeluruh. Figur-figur yang dipilih harus independen, memiliki integritas tinggi, dan bebas dari rekam jejak korupsi. Tidak boleh ada ruang bagi kader partai politik bermasalah untuk mengisi posisi strategis di lembaga penyelenggara pemilu ini.
Lebih lanjut Vishnu menyoroti kelemahan dalam tata kelola internal partai politik. Menurut dia, figur-figur bermasalah sering kali menduduki posisi strategis karena loyalitas politik, bukan karena kompetensi atau rekam jejak yang baik.
“Partai politik harus meningkatkan pengawasan internal dan memastikan bahwa tata kelola yang baik diterapkan secara konsisten. Kasus ini menunjukkan bahwa figur sentral seperti Hasto dapat dengan leluasa melakukan dugaan praktik korupsi tanpa pengawasan yang memadai,” jelasnya.
Selain itu, Vishnu menggarisbawahi perlunya reformasi dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif di partai politik.
“Caleg DPR harus dipilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak yang bersih, dan dukungan konstituen yang kuat. Jangan sampai figur-figur bermasalah seperti Harun Masiku, yang telah buron selama empat tahun, diberikan kesempatan untuk menjadi caleg unggulan partai politik,” tegasnya.
Vishnu berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki tata kelola pemilu dan partai politik di Indonesia.
“Kita harus bergerak menuju sistem demokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hanya dengan cara ini kita dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, partai politik dan institusi negara,” tutupnya.
Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pemerintah telah secararesmi menaikkan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kenaikan ini lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.
Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
Sementara itu, garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.
Garis kemiskinan per rumah tangga (rupiah per rumah tangga per bulan) ini dihitung dari garis kemiskinan (rupiah per kapita per bulan) yang dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Seperti halnya garis kemiskinan, garis kemiskinan per rumah tangga juga berbeda antardaerah.
Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan per rumah tangga kondisi Maret 2024 yang dirilis BPS, besaran UMP 2025 di beberapa provinsi memang lebih tinggi dari garis kemiskinan per rumah tangga.
Namun, pada sebagian besar provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lainnya, UMP 2025 masih lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan per rumah tangga di provinsi tersebut. Sebagai contoh, UMP 2025 di Maluku hanya mencapai Rp3.141.700, sementara garis kemiskinan per rumah tangga di sana pada Maret 2024 sudah mencapai Rp4.602.094.
Sementara itu, di provinsi lain seperti Jawa Timur, di mana proporsi penduduk miskin mencapai 15,79 persen dari total penduduk miskin, UMP 2025 hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan per rumah tangga. Garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 di Jawa Timur mencapai Rp2.273.157, sedangkan UMP 2025 yang ditetapkan hanya sebesar Rp2.305.985.
Kondisi-kondisi ini menyoroti fakta bahwa penetapan UMP belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rupiah yang diperlukan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan dasar di beberapa daerah.
Jika upah yang didapat oleh pekerja tidak lebih besar dari garis kemiskinan, dalam hal ini pekerja tersebut menanggung untuk satu rumah tangga, maka tentu rumah tangga tersebut sulit lepas dari status rumah tangga miskin.
Begitu juga dengan UMP yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Sebuah guncangan kecil seperti kenaikan harga kebutuhan pokok misalnya, tentu dapat dengan cepat menjerumuskan rumah tangga pekerja tersebut ke dalam kemiskinan.
Dari sinilah, penentuan UMP dengan mempertimbangkan garis kemiskinan menjadi penting. Artinya, penyesuaian UMP tidak lagi hanya soal bagaimana meningkatkan pendapatan pekerja, tetapi bagaimana UMP juga bisa menjadi benteng pertahanan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan baru.
Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen sebenarnya cukup memberikan angin segar bagi para pekerja. Namun, tentu akan lebih baik jika garis kemiskinan per rumah tangga, yang digunakan sebagai tolok ukur minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar, juga menjadi acuan penting dalam menentukan UMP.
Hal ini agar paling tidak, UMP tersebut sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga beban mereka juga lebih ringan. Apalagi, per 1 Januari 2025 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga telah dipastikan naik menjadi 12 persen.
Center of Economic and Law Studies (Celios)memperkirakan, kenaikan PPN pada 2025 akan memicu inflasi hingga 4,11 persen dari tingkat inflasi tahunan per November 2024 yang masih sebesar 1,55 persen.
Selain itu, banyak pakar juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat, apalagi kelompok menengah-bawah. Kelompok barang kebutuhan seperti makanan, minuman, dan transportasi diproyeksikan akan mengalami lonjakan harga, terutama di wilayah dengan sistem distribusi yang tidak efisien.
Kenaikan harga tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan rentan, yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Terlebih lagi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja di wilayah dengan UMP yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Dampaknya akan sangat terasa bagi mereka dengan potensi untuk jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin besar.
Setiap kenaikan harga barang berarti pengurangan konsumsi atau pengorbanan kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi kelompok masyarakat rentan, situasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Apalagi, keluarga kelompok pekerja berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki tabungan atau aset untuk menyerap dampak dari kenaikan biaya hidup. Ketika harga barang naik, mereka terpaksa berhutang atau mencari penghasilan tambahan di sektor informal. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang lebih besar dan berpotensi bisa meningkatkan angka kemiskinan.
Meskipun Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus kebijakan untuk meredam dampak kenaikan PPN, namun efektivitasnya masih dianggap meragukan.
Arsip Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya/pri.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
“Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.
Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.
“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.
Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan pidato pada Konferensi Internasional Minsk Ke-2 tentang Keamanan Eurasia di Minsk, Belarus, 31 Oktober 2024. ANTARA/Xinhua/Henadz Zhinkov.
Rusia mengakui bahwa tidak ada penyelesaian yang mudah untuk krisis Ukraina dan pihaknya bersikap realistis mengenai situasi tersebut, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov pada Rabu (25/12).
“Kami bersikap realistis dan saat ini tidak memiliki gambaran apa pun tentang prospek penyelesaian yang mudah dari krisis Ukraina,” kata Lavrov dalam sebuah wawancara.
Lavrov mengatakan krisis tersebut hanya dapat diselesaikan dalam konteks kesepakatan mengenai keamanan dan stabilitas yang dapat diandalkan di Eropa, yang akan mencerminkan kepentingan Rusia dan kepentingan semua negara lainnya.
Ia juga mengatakan Moskow bersikap realistis mengenai perubahan seiring dengan kehadiran pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.
Ia mengungkapkan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai penyelesaian krisis Ukraina bukanlah prasyarat, melainkan didasarkan pada hukum internasional.
“Kami tidak pernah meninggalkan negosiasi akan tetapi kami perlu melihat proposal yang serius dan konkret ketika proposal tersebut disampaikan kepada kami,” kata Lavrov.
Mengenai gencatan senjata yang saat ini sedang dibahas antara Barat dan Ukraina, Lavrov mengatakan Rusia membutuhkan perjanjian yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum yang akan menghilangkan akar penyebab konflik tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa/am.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.
“Karena pada akhirnya kita ingin masyarakat Indonesia itu semuanya punya rumah yang layak, bisa tinggal dengan baik, sehat, keluarganya juga demikian, dan pada akhirnya semakin berkualitas hidupnya,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.
“Ya, tentu ini menjadi perjuangan bersama karena membangun perumahan, apalagi membangun kawasan permukiman, itu memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait benar-benar menunjukkan semangat itu,” katanya.
Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.
“Kita juga ingin terus berkolaborasi karena membangun suatu kawasan di awalnya dengan tanahnya, lahannya ada atau tidak. Kemudian juga tentu dengan berbagai kebijakan yang meringankan biaya pembangunan, termasuk juga pada saatnya sangat meringankan masyarakat kita. Itulah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Menteri PKP,” kata AHY.
Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Tentunya masih panjang perjalanan kita, target yang dicapai juga luar biasa. Tetapi Insya Allah dengan semangat kebersamaan ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga dunia usaha, termasuk juga filantropis yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dengan baik,” katanya.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.
Kementerian PKP telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.
Ilustrasi – Pengendara sepeda motor menerobos genangan air saat hujan deras di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/11/2024). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia pada Kamis berpotensi diguyur hujan.
“Di wilayah Jawa, untuk Jakarta, Serang, dan Bandung diprakirakan hujan ringan. Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan hujan lebat disertai kilat,” kata prakirawan BMKG Syndhy Indah P dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta.
Adapun di wilayah Sumatera hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Palembang, Pangkal Pinang dan Lampung. Sementara Aceh dan Jambi diprakirakan berawan. Adapun Bengkulu berpotensi hujan lebat dengan intensitas tinggi disertai petir.
“Di wilayah Denpasar dan Mataram diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Kupang diperkirakan hujan lebat,” kata dia.
Selanjutnya, kata dia, di wilayah Kalimantan berpotensi turun hujan dengan intensitas lebat disertai petir dan angin kencang di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda.
Untuk wilayah Pontianak dan Banjarmasin berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, wilayah Mamuju, Gorontalo, Makassar, Palu, dan Kendari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara Manado berpotensi hujan lebat disertai kilat.
Di wilayah Indonesia Timur, kata dia, secara umum diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang seperti di Sorong, Nabire, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, Ternate, Manokwari, dan Jayawijaya berpotensi hujan ringan hingga sedang. Adapun Merauke berpotensi hujan lebat disertai kilat.
