Korupsi Disbud, Kejati DKI periksa tiga saksi

Korupsi Disbud, Kejati DKI periksa tiga saksi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta menemukan stempel palsu yang diduga untuk penyimpangan dana di kantor Dinas Kebudayaan DKI, Jakarta, Rabu (18/12/2024). ANTARA/HO-Kejati DKI Jakarta/am.

 Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta hingga saat ini telah memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Dinas Kebudayaan (Disbud) Pemprov DKI Jakarta.

“Tiga orang saksi tersebut adalah IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, MFM selaku Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan dan GAR selaku Pemilik EO GR-Pro,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan di Jakarta, Kamis.

Syahron mengatakan pemeriksaan saksi yang berlangsung Kamis (19/12) ini sebagai tindaklanjut laporan terkait perkara penyimpangan anggaran oleh Dinas Kebudayaan DKI.

Ditegaskan, pemeriksaan saksi ini dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum untuk melengkapi perkara.

“Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DKI Jakarta menemukan stempel palsu yang diduga untuk penyimpangan anggaran di kantor Dinas Kebudayaan DKI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Stempel fiktif itu digunakan sebagai laporan kegiatan yang nyatanya diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Pada awalnya tujuan pemakaian stempel itu agar anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta bisa dicairkan. Namun, ternyata stempel itu palsu dan disalahgunakan.

Kejati DKI Jakarta menduga adanya kerugian yang mencapai Rp150 miliar lebih berdasarkan dari nilai kegiatan pada dokumen Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta.

Kini, penyidik dari Kejati DKI telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan sesuai surat perintah nomor PRINT- 5071/M.1 /Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencopot jabatan Iwan Henry Wardhana sebagai Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada Kamis ini sebagai imbas dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023.

Pencopotan ini bertujuan agar penyidikan yang masih dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dapat berlangsung dengan baik.

Kemenhan berhati-hati adopsi teknologi AI untuk alutsista

Kemenhan berhati-hati adopsi teknologi AI untuk alutsista

Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. ANTARA/Walda Marison/pri.

 Kementerian Pertahanan pastikan akan berhati-hati dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk alat utama sistem senjata (alutsista) TNI tahun 2025.

Hal tersebut dilakukan karena Kemenhan melihat teknologi AI belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam menjalankan misi pertahanan.

“Kita juga tidak ingin gegabah, tentunya kita melalui pengkajian melalui proses melakukan kajian, sehingga pada saat nanti mungkin diadakan tepat dengan kebutuhan yang ada di Indonesia,” kata Karo Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Frega, teknologi AI dalam dunia persenjataan memiliki beberapa kekurangan, salah satunya penentuan target serangan yang kurang presisi.

Hal tersebut, lanjut dia, sangatlah krusial karena menentukan keberhasilan sebuah misi.

“Kita lihat di beberapa daerah konflik kan walaupun pakai AI ternyata kan tidak sepenuhnya akurat presisinya, ada juga salah sasaran seperti di beberapa wilayah konflik, akhirnya menyasar warga sipil,” jelas dia.

Terlepas dari banyaknya kekurangan, Frega mengakui teknologi AI di dunia pertahanan semakin berkembang dan Indonesia pun harus mengadopsi hal tersebut. Dia memastikan pengembangan teknologi AI akan terus dilakukan guna memperkuat persenjataan TNI.

“Ketika kita bicara AI dalam konteks pertahanan, dalam konteks militer, itu sudah menjadi hal yang tidak bisa dielakkan,” jelas dia.

Sebelumnya, jajaran TNI berencana untuk mengembangkan teknologi AI dalam dunia pertahanan. Salah satu yang serius memperdalam teknologi AI adalah TNI AU.

“Peralatan-peralatan teknologi terkini yang mendukung siber dan AI itu juga masih belum terlalu lengkap. Teknologi itu akan dipenuhi pada 2025 berdasarkan evaluasi tahun 2024,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri kepada awak media usai jajarannya menggelar evaluasi kerja TNI AU selama tahun 2024 di kawasan Mabes TNI AU, Jakarta Timur.

Menurut Ardi, TNI AU telah melakukan pengembangan teknologi AI untuk kepentingan pengamanan kawasan udara pada tahun 2024.

Namun, pengembangan itu dirasa belum maksimal karena masih memerlukan dana untuk pengadaan teknologi bidang pertahanan.

Salah satu yang perlu ditambahkan adalah pengadaan fasilitas teknologi di Skuadron Pendidikan 506 Bogor, Jawa Barat.

“Seperti laboratorium, pengadaan alat komputer dan sebagainya itu kan harus kita lengkapi,” kata Ardi.

Ia menambahkan pengembangan teknologi AI untuk pertahanan sudah berjalan dengan baik selama tahun 2024. Hal tersebut terlihat dari dilibatkannya operasi pertahanan menggunakan AI dalam kegiatan Latihan Bersama Angkasa Yudha 2024 beberapa waktu lalu.

Ardi memastikan jajaran TNI AU akan serius mengembangkan teknologi AI dalam dunia pertahanan demi menunjang tugas dalam mempertahankan wilayah Indonesia.

Prabowo bertemu PM Pakistan bahas kerja sama ekonomi dan perdagangan

Prabowo bertemu PM Pakistan bahas kerja sama ekonomi dan perdagangan

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

 Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12), sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 berlangsung.

Presiden menerima kedatangan PM Shehbaz Sharif dan kemudian keduanya berjabat tangan. Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

“Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Hubungan baik antara Indonesia dan Pakistan terus terjalin, secara historis, secara tradisional. Saya pikir kita harus berusaha meningkatkan hubungan kita, dan saya harap bekerja sama,” kata Presiden Prabowo kepada PM Pakistan.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Pakistan tampak hangat. Dalam sambutannya kepada PM Shehbaz Sharif, Presiden mengatakan bahwa akan berupaya meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin secara historis.

PM Shehbaz Sharif pun mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo merupakan suatu kehormatan, dan mengucapkan selamat atas persahabatan erat yang sudah terjalin.

“Saya ingin mengucapkan selamat atas persahabatan yang erat antara saudara-saudari kita di Indonesia. Negara yang hebat, dan sahabat karib kita. Sejarah hubungan kita yang menjunjung persaudaraan dan persahabatan. Hati kami tertuju pada Anda,” kata PM Sharif.

Usai pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Presiden memberikan keterangan pers. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan.

“Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan,” kata Prabowo.

Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat, salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

“Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat,” katanya.

Menurut Presiden, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.

Rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT akan dihentikan

Rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT akan dihentikan

Penumpang Transjakarta saat turun dari bus di Jakarta, Kamis (18/12/2024). (ANTARA/Khaerul Izan)

 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihapus atau dihentikan setelah jaringan selesai.

“Layanan koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai dengan Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin di Jakarta, Kamis, saat rapat dengan DPRD Jakarta.

Menurut dia, penghapusan layanan tersebut setelah jalur MRT rute Lebak Bulus ke Stasiun Kota selesai dikerjakan, ini agar tidak saling tumpang tindih antarmoda transportasi umum tersebut.

Ia menjelaskan, tidak hanya koridor satu penghapusan rute Transjakarta juga akan dilakukan di koridor dua Pulogadung ke Harmoni, jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.

“Mereka akan dialihkan untuk mengisi kekosongan layanan lainnya. Demikian pula halnya dengan layanan yang nantinya akan berhimpitan dengan angkutan rel,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa terkait transportasi umum di Jakarta sudah ada rencana induk jadi dapat dipastikan nantinya tidak ada yang saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

“Memang sudah masuk juga dalam rencana induk transportasi Jakarta jadi tidak akan tumpang tindih,” katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Sutikno mempertanyakan efektivitas angkutan umum di Jakarta, karena ada beberapa rute yang saling bersinggungan terutama antara MRT dan Transjakarta.

“Penggunaan transportasi di Indonesia tumpang tindih. Apakah dalam penentuan kajian terkait jalur-jalur transportasi itu sudah betul-betul atau memang asal-asalan,” tuturnya.

K-Popers ikut tolak rencana kenaikan PPN 12 persen

K-Popers ikut tolak rencana kenaikan PPN 12 persen

Para K-Popers membawa atribut berupa poster, lightstick hingga spanduk dalam aksi tolak PPN 12 persen di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/12/2024). ANTARA/Yamsyina Hawnan

Ratusan penggemar K-Pop atau yang akrab disebut K-Popers ikut turun dalam aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, untuk menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai 2025.

Aksi ini diorganisir oleh relawan Anies Baswedan, HumAnies Project, yang bekerjasama dengan Nctzen Humanity, sebuah gerakan masyarakat sipil yang sebelumnya juga terlibat dalam pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Himawan (25), tim kampanye HumAnies Project, menjelaskan bahwa aksi ini melibatkan sekitar 300-400 peserta yang mayoritas berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kenaikan PPN ini akan sangat berdampak pada komunitas K-Popers. Kami sering membeli album, merchandise dan tiket konser dari luar negeri,” katanya.

Dengan kenaikan PPN, harga barang-barang tersebut akan semakin tinggi, termasuk tiket konser yang sudah mahal saat ini.

Menurut Himawan, komunitas K-Popers menjadi salah satu yang terdampak kenaikan PPN lantaran aktivitas konsumsi mereka melibatkan banyak barang impor.

Bahkan, kenaikan pajak ini juga diprediksi akan mempengaruhi layanan streaming seperti Netflix dan Viu yang kerap digunakan para pencinta drama Korea.

Buka kejuaraan dunia, Menlu sebut pencak silat pemersatu lintas budaya

Buka kejuaraan dunia, Menlu sebut pencak silat pemersatu lintas budaya

Atraksi 115 atlet pencak silat Indonesia di upacara pembukaan Kejuaraan Dunia Pencak Silat ke-20 dan Kejuaraan Dunia Pencak Silat Junior ke-5 di Abu Dhabi, Rabu (18/12). (ANTARA/Rina Anggraini)

Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Pencak Silat Seluruh Indonesia (PB IPSI) menyebut pencak silat warisan yang menyatukan orang-orang lintas budaya.

“Pencak silat bukan sekadar seni bela diri, melainkan juga wadah nilai-nilai, integritas, disiplin, rasa hormat, dan solidaritas,” kata Sugiono saat membuka Kejuaraan Dunia Pencak Silat ke-20 dan Kejuaraan Dunia Pencak Silat Junior ke-5 di Abu Dhabi pada Rabu.

Sugiono mendorong atlet agar berkompetisi dengan terhormat dan bermartabat.

“Kemenangan tidak hanya diukur dengan medali atau piala, tetapi keberanian untuk melampaui batas,” ujar Sugiono di hadapan para atlet berbagai negara.

Sugiono menyebut kejuaraan dunia ini jembatan dalam membina persaudaraan.

“Semoga kejuaraan ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, namun juga menjadi wadah mempererat tali persaudaraan antar sesama pecinta pencak silat yang dapat bertahan seumur hidup,” kata dia.

Dia mengapresiasi pemerintah Uni Emirat Arab yang telah menjadi tuan rumah dan mewujudkan kejuaraan dunia pencak silat tahun ini di Timur Tengah.

Kejuaraan dunia itu digelar pada 18-22 Desember 2024 dan diikuti oleh sekitar 1.100 atlet dari 55 negara.

Upacara pembukaan kejuaraan pencak silat tingkat global itu juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, dan Menteri Olahraga Uni Emirat Arab (UAE) Ahmad Belhoul Al Falasi.

Upacara pembukaan juga menampilkan atraksi 115 atlet pencak silat Indonesia yang juga pertama dalam sejarah kejuaraan dunia.

Budi Arie diperiksa terkait judi online

Budi Arie diperiksa terkait judi online

Arsip foto – Sejumlah tersangka dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi daring di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/11/2024). Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak 28 tersangka terkait kasus website perjudian online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan menyita sejumlah barang bukti senilai total Rp167,8 miliar termasuk 26 mobil, tiga sepeda motor, jam tangan mewah, dan perhiasan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/YU

Polda Metro Jaya belum membeberkan hasil pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis sore.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melakukan penyidikan atas perkara judi online (judol).

“Sedangkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta.

Saat dikonfirmasi terkait status Budi Arie saat ini, Ade Safri menjawab bahwa yang bersangkutan masih sebagai saksi. “Tadi diperiksa dalam kapasitas saksi,” katanya.

Budi Arie mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi terkait kasus judi online (daring) yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi,” kata Budi Arie ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis sore.

PBB: Israel izinkan kurang dari sepertiga bantuan ke Gaza

PBB: Israel izinkan kurang dari sepertiga bantuan ke Gaza

Konflik yang terus berlangsung dan pembatasan bantuan terus menghalangi upaya PBB di Jalur Gaza, menurut Koordinator Kemanusiaan Senior PBB untuk Gaza, Sigrid Kaag. /ANTARA/foto-Anadolu/py

 PBB melaporkan bahwa Israel hanya memfasilitasi kurang dari sepertiga dari operasi bantuan kemanusiaan yang direncanakan masuk ke Jalur Gaza pada Desember 2024.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan pada Rabu (18/12) bahwa otoritas Israel terus menolak operasi bantuan PBB ke bagian-bagian Gaza utara yang terkepung, termasuk Beit Hanoun, Beit Lahiya, dan area Jabalya.

“Sepanjang Gaza, kami merencanakan 339 gerakan bantuan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel antara 1 dan 16 Desember. Mereka hanya memfasilitasi kurang dari sepertiga dari pergerakan tersebut,” katanya.

Dujarric mengatakan sebagian besar permintaan PBB telah ditolak secara langsung oleh Israel sejak pengepungan dimulai 10 minggu yang lalu.

“Di seluruh jalur, para pekerja kemanusiaan terus menghadapi pembatasan akses yang parah saat mereka berusaha mencapai sejumlah besar orang yang membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya untuk bertahan hidup,” ucapnya.

Dia mencatat bahwa dari 96 kegiatan kemanusiaan yang direncanakan untuk paruh pertama bulan Desember, hanya 16 yang difasilitasi oleh otoritas Israel.

Lebih lanjut Dujarric mengumumkan bahwa, berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB, sebuah “konferensi internasional tingkat tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan solusi dua negara” akan diadakan pada Juni, yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diharapkan hadir dalam konferensi tersebut.

Seluruh wilayah, lanjutnya, membutuhkan tindakan yang mendesak dan tidak dapat dibatalkan untuk memungkinkan para pihak untuk terlibat kembali dalam jalur politik yang telah lama tertunda untuk mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik.

Dia menekankan bahwa konferensi tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan perjanjian bilateral, sesuai dengan visi dua negara, Israel dan Palestina.

Adapun pada 4 Desember, Majelis Umum PBB menyetujui untuk mengambil tindakan guna mencapai solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina dan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi untuk mengimplementasikan resolusi dan membangun perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan komprehensif di Timur Tengah.

Sidang perdana sengketa pilkada digelar pada 8 Januari 2025

Sidang perdana sengketa pilkada digelar pada 8 Januari 2025

Ilustrasi – Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

 Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 direncanakan digelar pada tanggal 8 Januari 2025.

Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

“Tahapan: Pemeriksaan pendahuluan. Kegiatan: Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Jadwal: 8–16 Januari 2025,” demikian dikutip dari Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, Kamis.

Sementara itu, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025. Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.

Kemudian, hakim konstitusi dijadwalkan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada tanggal 5–10 Februari 2025. RPH ini untuk membahas perkara dan mengambil putusan mengenai lanjut atau tidaknya suatu perkara.

Pengucapan putusan atau ketetapan terkait gugur tidaknya perkara dijadwalkan pada 11–13 Februari 2025. Bagi perkara yang tidak gugur, berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan yang rencananya dilakukan pada 14–28 Februari 2025.

“Tahapan: Pemeriksaan persidangan lanjutan. Kegiatan: Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan,” demikian penjelasan mengenai sidang pemeriksaan lanjutan.

Mahkamah kembali menggelar RPH untuk membahas perkara dari hasil sidang pemeriksaan lanjutan guna mengambil putusan akhir. RPH ini dijadwalkan pada 3–6 Maret 2025. Adapun sidang pengucapan putusan/ketetapan akhir akan digelar pada 7–11 Maret 2025.

Pendaftaran permohonan sengketa Pilkada 2024 sejatinya dijadwalkan hingga Rabu (18/12), sebagaimana tertulis dalam PMK 14/2024. Namun demikian, MK tetap akan menerima permohonan yang didaftarkan lewat dari batas akhir pendaftaran maupun setelah jadwal registrasi perkara.

“MK tidak dapat menentukan hari terakhir pendaftaran karena semua tergantung KPU dalam menetapkan perolehan suara paslon. Jika ada yang mendaftar setelah perkara di-BRPK pada tanggal 3 Januari [2025], tetap diterima,” terang Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih kepada wartawan, Rabu (18/12).

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan jadwal penetapan hasil pilkada oleh KPU yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Terlebih, terdapat beberapa daerah yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Hingga hari ini kami juga belum tahu persis apakah sudah 100 persen penetapan perolehan suara oleh KPU. Misalnya, kalau ada KPU di daerah yang masih melakukan PSU, penetapan perolehan suara baru saja ditetapkan. Kalau ada yang ajukan perkara, tetap harus diterima,” jelas Enny.

Dilihat dari laman resmi MK, total permohonan sengketa pilkada per Kamis pukul 14.50 WIB adalah 310 permohonan. Dengan rincian 21 permohonan terkait perselisihan hasil pemilihan gubernur, 240 permohonan menyoal hasil pemilihan bupati, dan 49 permohonan lainnya terkait pemilihan wali kota.

Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM

Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Ova Emilia menyerahkan piagam anugerah Hamengku Buwono IX Award 2024 kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir pada acara puncak perayaan Dies Natalis ke-75 UGM di Grha Sabha Pramana, Yogyakarta, Kamis (19/12/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)

Universitas Gadjah Mada memberi anugerah Hamengku Buwono IX Award 2024 kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir pada acara puncak perayaan Dies Natalis ke-75 UGM di Grha Sabha Pramana, Yogyakarta, Kamis.

Haedar dinilai sebagai tokoh yang memiliki jasa besar dalam bidang pendidikan, sosial, politik, dan kemanusiaan.

“Kami berterima kasih kepada Bu Rektor (UGM) dan seluruh jajaran, juga terima kasih kepada Keraton dan semua pihak yang telah membuat saya diberi kesempatan untuk memperoleh anugerah Hamengku Buwono IX ini,” kata Haedar Nashir.

Selama enam tahun menyelesaikan program magister dan doktoral di UGM, Haedar mengaku beruntung karena memperoleh lima nilai yang hingga kini tertanam dan dipraktikkan dalam kehidupan.

Nilai yang pertama, kata Haedar, yakni kebenaran yang berbasis pada ilmu dan terkoneksi dengan Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa.

Selama mempelajari ilmu sosiologi di UGM, Haedar mendapatkan pemahaman bahwa kebenaran adalah nilai utama yang harus dijunjung seorang ilmuwan.

“Nilai selanjutnya adalah tradisi keilmuan. UGM ini bukan sekadar kampus akademik, tapi juga school of thought, jadi sekolah pemikiran. Jujur saya sendiri mendapat banyak alat, metodologi yang interkoneksi,” ujar dia.

Nilai ketiga yang ia dapatkan dari UGM adalah persatuan dalam keragaman karena mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, dapat hidup dan tumbuh di kampus ini.

Berikutnya, nilai keempat adalah kampus rakyat yang memberi kecintaan terhadap rakyat.

“Menerjemahkannya itu mencintai rakyat dengan kerja-kerja praksis keilmuan lewat KKN, dan para alumninya dari institusi ini,” ujar Haedar.

Dalam kesempatan itu, Haedar menekankan agar kecintaan terhadap rakyat tidak sekadar diwujudkan secara simbolis, seperti datang ke rumah orang miskin dan memberikan bantuan, akan tetapi melalui kebijakan yang berpihak dan memberdayakan rakyat.

Nilai yang terakhir, lanjut Haedar, adalah orientasi global yang ditanamkan UGM sehingga dapat dituangkan termasuk dalam merespon isu-isu internasional.

Sejumlah tokoh yang telah dianugerahi HB IX Award di antaranya Herman Johanes, Mochtar Kusuma Atmadja, Jusuf Kalla, Basuki Hadimuljono, Goenawan Soesatyo Mohamad, Selo Sumardjan, Teuku Jacob, Saparinah Sadli, Ajip Rosidi, dan Ahmad Syafii Maarif.

Selain memberikan Hamengku Buwono IX Award 2024, dalam puncak peringatan Dies Natalis ke-75, UGM juga memberikan Anugerah UGM 2024 kepada Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, M.Sc., Psikolog atas jasanya di bidang moderasi keberagaman dan perdamaian.

Anugerah juga diberikan kepada Dr. apt. Susanti, atas jasanya di bidang patologi dan farmakologi molekuler pada kanker, Prof. Dr. dr. Nyoman Kertia, Sp.PD-KR (bidang obat-obatan herbal dan kebudayaan), dan Prof. Dr. Saiful Deni, S.Ag., M.Si. (bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan).