Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh ikut buka suara soal isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat. Dia mengembalikan itu kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.
“Tapi saya belum tahu itu, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apapun yang beliau lakukan itu hak yang melekat,” ungkap Surya Paloh saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Tentu beliau (Jokowi) akan mempertimbangkan baik-baik, kita tetap berpikir seperti yang saya katakan tadi mengedepankan positif thinking kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita semakin besar,” ucapnya.
Sebelumnya, Istana membantah adanya kabar perombakan atau reshuffle kabinet pada 14 dan 15 Agustus ini. Sebelumnya dikabarkan ada 3 menteri Jokowi yang akan dicopot.
“Tidak ada rencana, tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Namun Ari menjelaskan seperti yang disampaikan pada presiden kepada media beberapa waktu lalu, pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang bisa dipergunakan jika diperlukan.
Beredar kabar, tiga menteri yang akan dicopot itu merupakan kader PDI Perjuangan. Adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga.
Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin, Rabu (14/8/2024). Ia disebut melanggar etika dengan mengangkat seorang menteri yang menjalani hukuman penjara, sehingga meningkatkan ancaman pergolakan politik dan goncangan dalam aliansi pemerintahan.
Srettha, seorang taipan real estate menjadi PM Thailand keempat dalam 16 tahun yang dicopot dalam putusan pengadilan yang sama. Padahal ia kurang dari setahun menjabat.
Para hakim menilainya gagal menjalankan tugasnya dengan integritas. Ini artinya parlemen harus bersidang untuk memilih PM baru dan membuat prospek ketidakpastian yang lebih besar di negara tersebut.
“Pengadilan telah menemukan 5-4, bahwa terdakwa diberhentikan sebagai perdana menteri karena kurangnya kejujurannya,” kata para hakim, seraya menambahkan bahwa perilakunya sangat melanggar standar etika dikutip Reuters.
Peradilan Thailandmemang memainkan peran penting dalam politik Negeri Gajah Putih. Pengadilan yang sama minggu lalu membubarkan Partai Move Forward setelah partai memutuskan mengkampanyekan reformasi undang-undang penghinaan terhadap keluarga kerajaan karena berisiko merusak monarki konstitusional.
Putusan tersebut juga datang pada saat ekonomi Thailand belum bangkit. Di mana sejumlah sektor seperti ekspor dan belanja konsumen masih lemah, diikuti utang rumah tangga yang sangat tinggi, dengan lebih dari satu juta usaha kecil tidak dapat mengakses pinjaman.
Pemerintah Thailand memperkirakan pertumbuhan hanya sebesar 2,7% untuk tahun 2024, tertinggal dari negara-negara tetangga. Bursa saham di Thailand juga telah menjadi pasar dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini dengan indeks saham utamanya (SETI), turun sekitar 17%.
“Saya sedih harus meninggalkan jabatan sebagai perdana menteri yang terbukti tidak etis,” kata Srettha kepada wartawan di Gedung Pemerintah.
“Saya melaksanakan tugas saya dengan integritas dan kejujuran,” klaimnya.
Putusan pemberhentian Srettha diyakini dapat mengguncang “gencatan senjata” yang rapuh antara tokoh politik besar seperti mantan PM Thaksin Shinawatra dan musuh-musuhnya di kalangan elit konservatif dan militer. Diketahui Thaksin telah kembali dari pengasingan diri selama 15 tahun pada tahun 2023, di mana dirinya lengser dlewat kudeta di 2006.
Masalah etika yang dituduhkan ke Srettha terkait penunjukan mantan pengacara Shinawatra Pichit Chuenban. Ia sempat dipenjara karena penghinaan terhadap pengadilan pada tahun 2008 atas dugaan upaya menyuap staf pengadilan, adalah sah.
Tuduhan penyuapan tidak pernah terbukti. Pichit mengundurkan diri pada bulan Mei.
Wakil perdana menteri Phumtham Wechayachai diperkirakan akan mengambil alih jabatan sebagai PM sementara. Belum diketahui kapan pemilihan PM baru digelar.
Menurut beberapa pakar politik, kemungkinan partai Srettha, Pheu Thai masih akan memiliki pengaruh untuk memimpin pemerintahan berikutnya. Dampak pemberhentian hanya akan terasa dalam jangka pendek.
“Koalisi tetap bersatu,” kata Olarn Thinbangtieo, wakil dekan Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Burapha.
“Mungkin ada beberapa dampak pada kepercayaan, tetapi itu akan terjadi dalam jangka pendek,” ujarnya.
Sejumlah nama bisa dinominasikan sebagai PM baru. Antara lain putri Thaksin yang berusia 37 tahun dan pemimpin partai Paetongtarn Shinawatra, koalisi Pheu Thai.
Jika berhasil menjadi PM, dia akan menjadi PM ketiga Thailand setelah Thaksin dan bibinya, Yingluck Shinawatra. Kandidat potensial lainnya termasuk Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul, Menteri Energi Pirapan Salirathavibhaga dan mantan kepala militer berpengaruh yang terlibat dalam dua kudeta terakhir, Prawit Wongsuwan.
Suhu terpanas dunia dilaporkan kembali mengalami rekor di April. Ini memperpanjang rekor-rekor sebelumnya yang tercipta setidaknya 11 bulan berturut-turut, sejak Juni 2023.
Hal ini terungkap dalam laporan Copernicus Climate Change Service (C3S) di buletin bulanannya, dikutip Rabu (8/5/2024). Termasuk April, suhu rata-rata dunia selama 12 bulan ini kini berada di 1,61 derajat Celcius di atas rata-rata pra industri tahun 1850-1900.
“Saya rasa banyak ilmuwan yang menanyakan pertanyaan apakah mungkin terjadi perubahan dalam sistem iklim,” kata Julien Nicolas, Ilmuwan Iklim Senior C3S, dimuat Reuters, dikutip Rabu (8/5/2024).
Beberapa kondisi ekstrem lain juga dilaporkan terjadi, termasuk suhu permukaan laut yang memecahkan rekor selama berbulan-bulan. Fenomena alam El Nino yang menghangatkan permukaan air di bagian timur Samudera Pasifik juga telah meningkatkan suhu.
“Pada titik manakah kita menyatakan bahwa kita telah kalah dalam upaya menjaga suhu di bawah 1,5? Pendapat pribadi saya adalah kita memang telah kalah dalam upaya tersebut, dan kita benar-benar perlu berpikir serius untuk menjaga suhu di bawah 2 derajat Celcius dan mengurangi emisi kita secepat mungkin,” tambah seorang ilmuwan iklim di Universitas Newcastle Hayley Fowler.
Sebelumnya negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara mengalami cuaca panas di akhir April. Di India, cuaca mencapai 44 derajat Celsius di beberapa lokasi dan di Bangladesh penutupan sekolah dilakukan karena suhu ekstrem.
Di ASEAN Myanmar menjadi negara dengan suhu tertinggi yakni 48,2 derajat C pada 28 April lalu. Pada hari yang sama suhu mencapai 40 derajat Celcius di pusat komersial Yangon dan 44 derajat Celcius di kota kedua Mandalay.
Di Filipina, pada 23 April 2024, suhu panas sempat menyentuh angka 47 derajat C hingga mengganggu aktivitas manusia. Hingga sekolah pun didorong untuk dialihkan menjadi online.
Sementara di Thailand, suhu tertinggi tercatat sebesar 44,2 derajat C pada 27 April 2024. Dampak dari suhu yang panas tersebut yakni tercatat 30 orang tewas sepanjang tahun ini.
Di Kamboja yang menghadapi suhu tertinggi dalam 170 tahun terakhir yakni menyentuh angka 43-44 derajat C pada 30 April 2024. Alhasil, pemerintah menyarankan agar sekolah ditutup untuk memberikan keselamatan bagi semua pihak.
Pesawat terbang buatan raksasa Amerika Serikat (AS) Boeing, kembali mengalami insiden. Kali ini penerbangan maskapai American Airlines, Rabu waktu setempat.
Mengutip Reuters, Boeing 777 itu terpaksa harus mendarat darurat di bandara Los Angeles, AS. Ini setelah pilot menemukan masalah mekanis, sebagaimana terungkap dalam sebuah pernyataan Kamis.
Pesawat tersebut berusia 23 tahun. Menurut Airfleets Aviation, pesawat lepas landas dari Dallas Fort Worth, Texas.
“Pesawat meluncur ke gerbang dengan kekuatannya sendiri dan pelanggan turun secara normal”, kata keterangan itu dikutip Jumat (15/3/2024).
Federal Aviation Administration (FAA) memberi keterangan lebih rinci. Dikatakan ban pesawat meledak.
“Ban Boeing 777 meledak saat lepas landas dari Bandara Internasional Dallas Fort Worth,” jelasnya.
“Federal Aviation Administration (FAA) akan menyelidikinya,” kata regulator AS itu.
Kejadian ini menambak catatan buruk Boeing. Saingan Airbus selama tiga bulan ini sudah mencatat insiden buruk yang melukai penumpang dan sejumlah orang.
Senin pekan ini, armada Boeing 787-9 milik maskapai Chili, LATAM, dilaporkan terjun bebas dalam penerbangan dari Sydney, Australia, menuju Auckland, Selandia Baru. Insiden itu menyebabkan 50 penumpang mengalami luka-luka.
“Dua belas orang dibawa ke rumah sakit dan satu orang diyakini berada dalam kondisi serius,” kata juru bicara ambulans dikutip Al Jazeera.
Belum jelas apa penyebab insiden tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, LATAM menyalahkan cedera tersebut akibat “kejadian teknis selama penerbangan yang menyebabkan pergerakan kuat”.
Penumpang pesawat mengatakan bahwa armada itu dengan cepat kehilangan ketinggian. Kondisi ini kemudian melemparkan penumpang yang tidak terikat dengan sabuk pengaman ke langit-langit pesawat.
Sementara Kamis pekan lalu, sebuah ban jatuh dari Boeing 777-200 milik United Airlines setelah lepas landas di Bandara San Francisco. Pesawat itu sejatinya sedang dalam perjalanan menuju Osaka, Jepang, tetapi dialihkan ke Los Angeles dan mendarat dengan selamat.
Insiden ini merusak beberapa mobil di tempat parkir karyawan yang dekat dengan bandara. Beberapa mobil rusak namun tidak ada laporan korban luka.
Pada tanggal 4 Maret, kebakaran mesin memaksa Boeing 737 milik United Airlines melakukan pendaratan darurat di Houston, Texas tak lama setelah lepas landas. United mengatakan mesin tersebut menelan beberapa bungkus plastik gelembung yang ada di lapangan terbang sebelum keberangkatan.
Di akhir Januari, roda hidung jet penumpang Boeing 757 yang dioperasikan oleh Delta Air Lines lepas dan terguling saat pesawat bersiap lepas landas di bandara internasional Atlanta. Beruntung tidak satupun dari 184 penumpang atau enam awak pesawat terluka dalam insiden yang terjadi kala pesawat sedang berbaris dan menunggu lepas landas.
Di 5 Januari, penerbangan Alaska Airlines AS1282 dengan layanan antara Portland dan Ontario mengalami masalah. Tak lama setelah lepas landas, pesawat yang merupakan jenis 737-9 dari keluarga MAX, mengalami masalah tekanan udara sehingga menyebabkan pintu pesawat jebol.
Beruntung semua penumpang pesawat berhasil lolos dengan selamat, dengan beberapa mengalami luka ringan. Malam itu, Alaska Airlines menghentikan sementara 65 armada 737-9 miliknya, menyebutnya sebagai langkah pencegahan.
Kalangan pengusaha ritel bereaksi keras dengan rencana pemerintah yang bakal memberlakukan larangan aktivitas penjualan produk tembakau seperti rokok. Penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang pada radius 200 meter dari kawasan sekolah dan tempat bermain anak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey menyampaikan bahwa kebijakan ini berpotensi besar menjadi pasal karet yang multitafsir dan menyulitkan di lapangan. Aturan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP No 28/2024 tentang Kesehatan).
Ia menyoroti ketidakjelasan implementasi berdasarkan zonasi tersebut. Klausul ini bakal mematikan para peritel yang sudah beroperasi sebelum sekolah dan tempat bermain berdiri di sekitar tempat usahanya. Pasalnya, ketentuan zonasi tersebut dinilai terlalu mengatur tentang cara berjualan bagi produk tembakau.
“Apakah nanti pemerintah yang akan melakukan pengukuran jarak dari tempat berjualan ke satuan pendidikan atau pemerintah akan memberlakukan zona steril di sekitar lingkup satuan pendidikan? Dan definisi pusat pendidikan ini juga belum jelas. Apakah hanya sekolah atau tempat kursus? Narasinya tidak spesifik sehingga menimbulkan multitafsirdan menjadi pasal karet,” tulis Roy dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Senin (5/8/2024).
Aturan zonasi ini dinilai bukan merupakan solusi yang tepat karena dibandingkan mengatur area penjualan, sebaiknya yang dikedepankan adalah edukasi berkelanjutan bagi anak-anak. Jika, aturan ini diimplementasikan tanpa adanya perubahan perilaku dan edukasi bagi anak-anak, maka mereka akan dengan mudah terpapar rokok ilegal.
“Mestinya, pemerintah fokus untuk memberantas rokok ilegal agar tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Bukannya memberikan batasan penjualan bagi rokok legal yang memberikan kontribusi sekitar Rp230 triliun bagi penerimaan negara,” terangnya.
Di samping itu, pemerintah juga seharusnya mengedepankan aspek edukasi bagi anak-anak untuk tidak memiliki kebiasaan merokok. Sepatutnya, aspek edukasi ini dibangun sejak dini mulai dari PAUD hingga sekolah dasar dan menengah untuk menjelaskan risiko kesehatan jika terjadi penyalahgunaan.
Saat ini, yang justru terjadi adalah kelemahan di aspek edukasi yang menyebabkan pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan regulasi yang membatasi aspek-aspek ekonomi dari produk tembakau. Padahal, pembatasan penjualan rokok yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 sudah mengetatkan aturan penjualan rokok.
“Kalau aturan 200 meter ini diterapkan, apakah ini akan menambah rentetan pasal karet yang dibuat oleh pemerintah? Kalau aturan ini diterapkan, apakah bisa menghilangkan rokok ilegal? Yang ada rokok ilegal akan menjadi lebih banyak daripada rokok legal,” kata Roy.
Jaminan kesehatan masyarakat akan berubah sistem. Tahun ini, BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus. Sistem tersebut akan digantikan oleh BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nantinya, akan ada perubahan sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.
Namun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.
“Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, bulan lalu seperti dikutip Sabtu (20/4/2024).
Di website BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran BPJS Kesehatan yang belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.
Iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Adapun iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
“Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.
Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.
Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3
Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan
Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.
Fasilitas Rawat Inap
BPJS Kesehatan Kelas 1:
Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 2:
Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Kelas 3:
Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.
Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
Hak rawat kelas 3: Rp 165.000
Hak rawat kelas 2: Rp 220.000
Hak rawat kelas 1: Rp 330.000
Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.
Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.
Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.
Muhammad Yunus, peraih Hadiah Nobel Perdamaian, dilantik sebagai pemimpin sementara Bangladesh pada Kamis (8/8/2024). Dia berjanji untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi setelah demonstrasi berdarah yang dipimpin mahasiswa mengakhiri pemerintahan 15 tahun Sheikh Hasina.
Yunus, yang baru kembali ke Bangladesh beberapa jam sebelumnya, bersumpah untuk “menegakkan, mendukung, dan melindungi konstitusi” di hadapan para pemimpin politik dan masyarakat sipil, jenderal, dan diplomat di istana kepresidenan.
“Hari ini adalah hari yang mulia bagi kita,” kata Yunus (84) kepada wartawan saat kembali ke Dhaka dari Eropa, sebagaimana dilansir AFP. “Bangladesh telah menciptakan hari kemenangan baru. Bangladesh mendapatkan kemerdekaan kedua.”
Yunus menyerukan pemulihan ketertiban di negara Asia Selatan itu setelah minggu-minggu kekerasan yang menewaskan setidaknya 455 orang, dan menyerukan warga untuk saling menjaga, termasuk minoritas yang menjadi sasaran serangan.
“Tugas pertama kita adalah penegakan hukum… Kita tidak bisa melangkah maju kecuali kita memperbaiki situasi hukum dan ketertiban,” katanya.
“Seruan saya kepada rakyat adalah jika Anda percaya pada saya, pastikan tidak ada serangan terhadap siapa pun, di mana pun di negara ini. Setiap orang adalah saudara kita… tugas kita adalah melindungi mereka,” imbuh Yunus, menambahkan bahwa “seluruh Bangladesh adalah satu keluarga besar.”
Lebih dari selusin anggota kabinetnya – diberi gelar penasihat, bukan menteri – juga diambil sumpahnya. Kelompok ini termasuk dua pemimpin terkemuka kelompok Mahasiswa Melawan Diskriminasi yang memimpin protes selama berminggu-minggu, Nahid Islam dan Asif Mahmud.
Anggota lainnya termasuk mantan sekretaris luar negeri, mantan jaksa agung, pengacara lingkungan, dan aktivis hak asasi manusia terkenal Adilur Rahman Khan, yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara selama pemerintahan Hasina. Pemerintahan sementara ini adalah tim sipil, kecuali satu mantan brigadir jenderal.
Hasina, yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas termasuk penahanan lawan politiknya, terpaksa melarikan diri ke negara tetangga India pada Senin ketika ribuan pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan Dhaka. Militer kemudian menyetujui tuntutan mahasiswa agar Yunus – yang memenangkan Hadiah Nobel pada 2006 untuk pekerjaan pembiayaan mikro inovatifnya – memimpin pemerintahan sementara.
Yunus terharu saat mengenang pembunuhan aktivis mahasiswa Abu Sayeed, yang ditembak mati oleh polisi dari jarak dekat pada bulan Juli. Dia memberikan penghormatan kepada para pemuda yang memicu gerakan protes dan mereka yang mempertaruhkan segalanya demi keinginan mereka untuk perubahan.
“Mereka melindungi bangsa dan memberinya kehidupan baru,” katanya.
Perdana Menteri India Narendra Modi menawarkan “harapan terbaiknya” kepada Yunus, mengatakan bahwa New Delhi – yang memiliki hubungan dekat dengan Hasina – “berkomitmen” untuk bekerja sama dengan Dhaka.
Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintahan sementara, dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Washington berharap dapat bekerja sama saat Bangladesh “menyusun masa depan demokratis”.
Selama masa pemerintahan Hasina, Yunus menghadapi lebih dari 100 kasus pidana dan kampanye hitam oleh lembaga Islam yang dipimpin negara yang menuduhnya mempromosikan homoseksualitas.
Yunus bepergian ke luar negeri tahun ini saat bebas dengan jaminan setelah dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas tuduhan yang dianggap bermotif politik. Pengadilan Dhaka membebaskannya dari tuduhan itu pada Rabu.
Kepala Angkatan Darat Jenderal Waker-Uz-Zaman mengatakan bahwa dia mendukung Yunus. “Saya yakin dia akan mampu membawa kita melalui proses demokrasi yang indah,” kata Waker.
Warga Bangladesh menyuarakan harapan untuk masa depan pada rapat umum di Dhaka pada hari Rabu untuk mantan oposisi Partai Nasional Bangladesh (BNP), yang ketuanya, mantan perdana menteri Khaleda Zia (78) dibebaskan dari tahanan rumah selama bertahun-tahun.
“Saya berharap negara ini dijalankan dengan cara yang baik, dan kekuatan polisi direformasi sehingga mereka tidak bisa melecehkan orang,” kata Moynul Islam Pintu kepada AFP.
Peristiwa pada Senin merupakan puncak dari lebih dari sebulan kerusuhan, yang dimulai sebagai protes terhadap rencana kuota pekerjaan pemerintah tetapi berubah menjadi gerakan anti-Hasina.
“Protes ini adalah momen seismik dalam sejarah Bangladesh,” kata analis International Crisis Group Thomas Kean. “Negara ini benar-benar berisiko menjadi negara satu partai, dan melalui gerakan berbasis jalan damai yang dipimpin oleh mahasiswa Gen Z di usia 20-an, mereka berhasil memaksa dia turun dari kekuasaan.”
Pergantian kesetiaan militer menjadi faktor penentu dalam penggulingannya. Sejak itu, mereka menyetujui berbagai tuntutan dari para pemimpin mahasiswa. Presiden pada hari Selasa membubarkan parlemen dan memecat kepala kepolisian, yang oleh para pengunjuk rasa dianggap memimpin tindakan keras Hasina. Kepala baru, Mainul Islam, meminta maaf pada hari Rabu atas tindakan petugas dan berjanji melakukan “penyelidikan yang adil dan tidak memihak” terhadap pembunuhan “mahasiswa, orang biasa, dan polisi.”
Selain Zia, beberapa tahanan politik lainnya dibebaskan. Militer telah menurunkan pangkat beberapa jenderal yang dianggap dekat dengan Hasina dan memecat Ziaul Ahsan, komandan pasukan paramiliter Batalyon Tindakan Cepat yang ditakuti.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengonfirmasi kabar yang menyebut dua menteri ‘orang’ PDIP akan terkena reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar kabar tersebut sejak pekan lalu.
Semula, pergantian kata dia hanya menyasar Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, kabar terbaru ada dua menteri PDIP yang masuk daftar.
“Nah, sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly [Menkumham] dan Bu Bintang [Menteri PPPA], kita enggak tahu yang mana,” kata Deddy lewat sambungan telepon, Selas
Kabar tersebut juga dibenarkan oleh narasumber lain di internal koalisi pemerintah.
Meski begitu, menurut Deddy, prinsipnya reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dia karena itu mengaku tak mempermasalahkannya.
Menurut Deddy, PDIP sejak awal hanya berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir.
“Kecuali memang merasa tidak membutuhkan lagi. Kalau tidak membutuhkan lagi itu hak preogatifnya silakan saja. Kita nggak ada masalah,” katanya.
Juru Bicara DPP PDIP Chico Hakim berharap reshuffle kabinet ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya menyoroti masalah ekonomi dalam beberapa waktu terakhir.
Chico mengaku pihaknya juga berharap agar reshuffle tak hanya dilakukan untuk bagi-bagi jabatan.
“Dan banyak hal lagi terkait dengan percepatan IKN yang perlu juga dievaluasi. Jadi hadapan kami reshuffle bukan untuk bagi-bagi jabatan, utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan,” katanya.
Arifin Tasrif sudah buka suara perihal isu reshuffle kabinet, yang belakangan kembali mencuat. Tak berkomentar banyak, Arifin hanya mengatakan. “Ya, tunggu saja, tunggu saja. Sesuatu pasti ada waktunya,” jawab Arifin singkat, saat ditemui di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Istana Kepresidenan perihal kabar reshuffle Jokowi kali ini.
The Indonesian Ministry of Religious Affairs disclosed here Tuesday that it will conduct a national evaluation of the 2024 Hajj pilgrimage on August 7-9 in Jakarta.
According to Director General of the Hajj and Umrah Pilgrimage Organization Hilman Latief, the assessment aims to improve services for Indonesian pilgrims.
Despite increasing the Hajj quota to 241 thousand this year, the pilgrimage remains fraught with challenges. Long waiting lists, illegal pilgrimages, and operational issues have marred the experience for several Indonesians.
Pilgrims from South Kalimantan face a staggering 38-year wait, while those from North Sulawesi endure a 16-year queue. This year, Saudi authorities detained 37 Indonesian pilgrims for using fraudulent documents, while 203 were denied entry due to visa issues.
“We will also address strategic issues, as the Kingdom of Saudi Arabia will implement new regulations next year,” he remarked.
Regarding the Hajj evaluation to be conducted by the House of Representatives’ Special Committee for Hajj Inquiry (Pansus Haji), Latief expressed hope for enhanced Hajj services for all Indonesian pilgrims.
“We anticipate that this dynamic process will ultimately lead to improved Hajj services in the future, both in terms of service quality and required changes,” he stated.
Earlier, House member Maman Imanul Haq raised additional concerns about the 2024 Hajj implementation.
Health standard violations, opaque quota distribution, flight delays, subpar catering and accommodation, and inadequate facilities at worship sites were among the issues highlighted.
Haq thereafter also drew attention to the delays in Hajj flight departure, especially by Garuda Indonesia, which reached 60 percent of the total delays.
Furthermore, he assessed that the catering and hotel services prepared for pilgrims did not meet the criteria set by the Hajj Work Committee.
Moreover, according to a report he received, 40 percent of the bathrooms at Hajj worship locations were not usable, and the tents set up in Arafat were overcrowded.
“It is important for us to improve Hajj service delivery in the future. We will continue to collect these evaluation notes and ask questions about these aspects to the Ministry of Religious Affairs as the organizer of Hajj, according to the Hajj Law’s mandate,” he stated.
Latief acknowledged the challenges and emphasized the importance of addressing strategic issues, including new Saudi Arabian regulations. The ministry has invited Saudi officials to participate in the evaluation process online.
Both the Ministry and the House of Representatives’ Special Committee for Hajj Inquiry are committed to improving Hajj services in the future.
The World DrugReport (WDR) 2023, issued by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), reported that as of 2021, the number of drug addicts globally reached 296 million people.
This figure increased by 12 million people as compared to the previous year and represented 5.8 percent of the world’s population aged 15-64 years.
Of the total number of global drug addicts, more than 39 million face drug use-related health problems.
In Indonesia, the results of the National Survey on the Prevalence of Drug Abuse in 2023 showed a prevalence rate of 1.73 percent, or equivalent to 3.3 million Indonesians aged 15-64 years.
The data also showed a significant increase in drug abuse among people in the age group of 15-24 years.
The 3.3 million people are a permanent market for the illicit trafficking of narcotics. This market could grow rapidly if not handled properly.
Drug trafficking is not merely related to the illegal drug business or a market problem but also threatens the mental and physical health of the users.
Hence, the problem of illegal drug trafficking is a threat to humanity that can destroy civilization.
Recently, the Indonesian National Narcotics Agency (BNN), along with the Directorate General of Customs and Excise of the Indonesian Ministry of Finance, succeeded in thwarting the smuggling of 214 packages of marijuana from Thailand, with a net weight of 113.65 kilograms, destined for Liverpool, England.
The marijuana was sent by an Indonesian citizen, with the initials BN, from Thailand to AS and MM in Indonesia, hidden in packages of camping equipment, baby equipment, vacuum cleaners, and bed covers.
Head of the National Narcotics Agency (BNN), Commissioner General Marthinus Hukom, stated that the smuggling of marijuana by concealing it in various equipment is a new modus operandi. Moreover, Indonesia is being used as a transit country for marijuana shipments from Thailand to England.
This strange phenomenon has caught BNN’s attention. Considering that Thailand is one of the countries that legalized marijuana, why bother stopping at Indonesia for transit?
The three perpetrators involved in this marijuana smuggling from Thailand are Indonesian citizens. One of them, with the initials BN and still a fugitive and living abroad, was confirmed to be working with other citizens or part of an international narcotics syndicate.
Meanwhile, AS and MM are employees and owners of PT CAS who carried out the order to receive the shipment of the prohibited goods from Thailand.
Based on BNN’s estimation, the 214 packages of marijuana are worth a total of around Rp25 billion (US$1.5 million), with the calculation that one package of marijuana has a gross price of Rp120 million (US$7 thousand).
With this price, the reward received by AS and MM for handling the packages was given in the form of a car worth more than Rp300 million (US$17 thousand) if the order was successfully delivered to England.
AS and MM were already rewarded mobile phones for receiving the marijuana packages. However, the car prize was not given as the joint team of BNN and Customs had thwarted the smuggling of marijuana packages before being sent to England.
The phenomenon of Indonesian citizens being taken abroad to become couriers or intermediaries for the distribution of narcotics is currently rampant. Recently, an Indonesian citizen was arrested for working as a middleman for the distribution of illegal narcotics in Addis Ababa, Ethiopia; India; Tokyo, Japan; to Brazil.
Reflecting on those cases, the scheme of illegal narcotics distribution is now increasingly diverse in accordance with technological developments, human logic, and law enforcement’s efforts to detect it.
The more law enforcement officers succeed in detecting a modus operandi, the more likely the dealers are to change it.
Hence, serious efforts are needed to prevent a new modus operandi for narcotics distribution, including sharing information and experiences between law enforcers.
Meanwhile, the mode of transiting narcotics packages prior to being sent to a certain destination country is not a new method in the distribution of illegal narcotics. The existence of a cell system of the perpetrators involved also supports this.
This practice is usually one of the methods of organized criminal groups to hinder or complicate law enforcement efforts against the illicit trafficking of narcotics that have a transnational character.
A criminal law expert from Padjajaran University, Sigid Suseno, suggested several steps to prevent and detect these methods by deeply understanding the various modes of transnational illicit trafficking of narcotics and their distribution tendencies.
Furthermore, the optimization of information technology is deemed necessary in addition to steps to tighten the entry of people and goods from and out of Indonesia.
Collaboration between institutions, both national and international, to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics is also necessary, such as between the Police, BNN, the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights, Customs, and others.
Moreover, partnering with the police, other state institutions, and the International Criminal Police Organization (Interpol) is deemed crucial.
Collaboration is needed, as narcotics circulation is not merely about law enforcement. Drugs are causal to a broad spectrum of problems.
Various drug smuggling schemes to various potential symptoms of members of society being exploited, reeling from poverty, and facing social and border problems further snowball into issues that must be addressed cross-sectorally.
The importance of collaboration has been proven in the case of marijuana smuggling from Thailand to Indonesia, where the disclosure of 214 packages of marijuana weighing 113.65 kg began with information from Customs officers at Soekarno-Hatta Airport, Tangerang, Banten.
Customs officers, who grew suspicious of the package from Thailand that allegedly contained narcotics, also informed the BNN, which was then followed up by a joint BNN-Customs team with further investigation.
In addition to this case, Director General of Customs and Excise of the Ministry of Finance Askolani stated that at least 726 Customs actions related to narcotics, psychotropics, and precursors (NPP) have been carried out in collaboration with the BNN, the Criminal Investigation Unit of the National Police, and the Indonesian Defense Forces (TNI) since early 2024 until now.
The 726 actions related to NPP include 346 actions via air, 276 expedition actions, 46 actions via sea, and 40 actions via land.
From these various cases, the modus operandi of NPP was found in passenger goods, shipments, and other illegal activities. Meanwhile, the countries of origin for the illegal entry of goods are Malaysia, Vietnam, China, Thailand, and the Netherlands, among others.
Such actions taken by Customs and Excise, along with other officials, show a collaboration to deal with the threat of narcotics, as well as send a strong message to drug lords, distributors, and syndicates that Indonesia is serious about eradicating drugs.
In the future, collaboration is expected to come not only from across government agencies but also from broader cooperation, starting from governmental agencies, the community, and various elements of anti-drug activists.
By joining hands to prevent the entry of drugs into Indonesia, all parties can fill the loopholes that drug lords and illegal drug dealers have used to grow their illegal business.