Kebakaran di permukiman kumuh yang padat di ibu kota Bangladesh telah menghanguskan 1.500 rumah gubuk dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kata pihak berwenang pada Rabu (26/11/2025). Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden ini.
Api berkobar pada Selasa (25/11/2025) malam di permukiman kumuh Korail, Dhaka, dan berhasil dipadamkan Rabu setelah 16 jam, kata Rashed Bin Khalid, petugas jaga di Departemen Pemadam Kebakaran dan Pertahanan Sipil.
Direktur pemadam kebakaran, Letkol Mohammad Tajul Islam Chowdhury, mengatakan sekitar 1.500 rumah gubuk terbakar atau rusak dalam kebakaran tersebut, sehingga ribuan orang kehilangan tempat tinggal.
Menurut data resmi, sekitar 60.000 keluarga tinggal di permukiman kumuh seluas lebih dari 65 hektare. Permukiman ini terletak di kawasan kelas atas Gulshan dan Banani, Dhaka, dan dikelilingi oleh deretan apartemen serta gedung perkantoran bertingkat tinggi.
Asap tebal menyelimuti area tersebut sementara api melahap rumah-rumah semalaman.
DPR RI memberikan persetujuan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 yang telah dilakukan Komisi III. Persetujuan itu diberikan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mulanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, melaporkan penetapan persetujuan terhadap ketujuh calon anggota KY pada tingkat satu telah dilakukan pada Rabu 19 November 2025.
Selanjutnya, Dasco meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut apakah tujuh orang tersebut disetujui sebagai anggota KY periode 2025–2030.
“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial dapat disetujui?” tanya Dasco yang kemudian disetujui seluruh peserta rapat.
Berikut daftar calon komisioner KY yang disetujui Komisi III DPR RI:
1. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim. 2. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum. 3. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum. 4. Anita Kadir – unsur praktisi hukum. 5. Abhan – unsur tokoh masyarakat. 6. F. Williem Saija – unsur mantan hakim. 7. Desmihardi – unsur praktisi hukum.
“Iya, (dia) aktif di KIR Karya Ilmiah Remaja. Iya, (pernah ikut) lomba ilmiah,” kata Kepala Sekolah SMAN 72, Tetty Helena Tampubolon, kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).
Tetty tidak menjelaskan secara rinci karya ilmiah apa yang pernah dibuat oleh ABH tersebut.
“Iya, tapi masih di tingkat kecamatan dan belum ada yang lolos. Biasanya di bidang sosial dan ekonomi. Yang lolos itu biasanya dari bidang ekonomi, tapi belum pernah sampai nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, polisi mengungkap perkembangan terbaru mengenai asal usul bahan yang digunakan ABH untuk merakit bom yang diledakkan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading. Bahan peledak itu diduga dibeli secara online.
“Iya seperti itu (diduga dibeli online). Karena orang tuanya yang menerima paket,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).
Komisi I DPR RI meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sebab, situasi politik di kawasan tersebut masih sangat tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan risiko besar bagi Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyoroti pernyataan Israel yang sebelumnya mengindikasikan akan memilih negara mana yang boleh bergabung dalam International Stabilisation Force (ISF). Menurutnya, hal itu tidak dapat dibenarkan dan justru menunjukkan adanya potensi intervensi sepihak dari negara penjajah.
“Sebagai negara penjajah, Israel seharusnya tidak boleh ikut campur apalagi menentukan negara mana yang bisa bergabung dalam ISF. Ini sangat janggal. Justru selama ini Israel adalah biang masalah di Gaza. Aneh ketika negara penjajah malah dilibatkan dalam pasukan perdamaian,” kata Oleh, dikutip Jumat (21/11/2025).
Ia juga mengingatkan Israel bisa saja memanfaatkan pembentukan ISF untuk kepentingan politik dan militernya, termasuk untuk menekan atau bahkan memberangus kelompok-kelompok pejuang di Gaza.
“Ada kekhawatiran besar bahwa pasukan ISF nantinya dijadikan instrumen untuk menekan pejuang Gaza. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina sendiri sudah secara jelas menolak keberadaan pasukan asing di wilayah itu,” ujarnya.
“Ada kekhawatiran besar bahwa pasukan ISF nantinya dijadikan instrumen untuk menekan pejuang Gaza. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina sendiri sudah secara jelas menolak keberadaan pasukan asing di wilayah itu,” ujarnya.
Pakar Telematika Roy Suryo memilih walk out bersama rekan-rekannya saat menghadiri audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Rabu (19/11/2025). Ia mengaku tak nyaman lantaran dalam audiensi tersebut hadir pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Otto Hasibuan.
“Kami sebenarnya tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, di dalam ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor, saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam. Meskipun Otto Hasibuan itu anggota tim dari reformasi, tapi harusnya tahu diri, dia sebenarnya bagian dari tim itu,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, saat dia mendapatkan undangan dari Refly Harun untuk menghadiri audiensi bersama Tim Percepatan Reformasi Polri, ia senang dan mengapresiasi niat Refly untuk membantu persoalan yang sedang dihadapinya. Namun, saat tiba di tempat audiensi, ia justru diberikan pilihan untuk hadir tanpa boleh berbicara atau pergi meninggalkan tempat audiensi.
“Maka, kami sepakat untuk walk out, ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada,” katanya.
Sementara itu, Refly Harun menambahkan selain Roy Suryo Cs, ia dan sejumlah pihak lainnya juga memilih walk out. Seharusnya, mereka membahas kasus-kasus yang diduga mengandung unsur kriminalisasi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, sebagian peserta memilih tetap bertahan di ruang audiensi.
“Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita—Mas Edy yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar, Pak Said Didu ngomong tentang PIK, pagar laut oligarki keluar, Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, Aziz Januar mestinya bicara KM50, Habib Rizieq keluar juga,” katanya.
Kejagung saat sita triliunan rupiah dari kasus CPO
Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus megakorupsi tak lepas dari dukungan kuat Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, sepak terjang Korps Adhiyaksa membuatnya menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.
“Ketegasan Kejagung dalam memberantas pelanggaran hukum tidak lepas dari dukungan kuat dari kebijakan kepala negara secara itu sendiri, secara langsung. Sehingga tentu saja Kejagung tidak akan ragu dan sungkan untuk membongkar semua kejahatan yang merugikan negara dengan garansi dukungan kepala negara,” ujar Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Jeje Zaenudin, dikutip Senin (17/11/2025).
“Ini membuktikan bahwa ketika lembaga penegak hukum bekerja serius, konsisten, dan maksimal, banyak kasus pelanggaran hukum yang besar dan berat dapat diungkap dan ditindak dengan tegas. Sehingga berdampak kepada harapan dan kepercayaan masyarakat,” imbuh Ketua MUI Pusat itu.
Selama ini ia melihat merosotnya kepercayaan publik terhadap Lembaga penegak hukum karena banyak kasus-kasus megakorupsi yang mangkrak. Apalagi, jika melibatkan figur-figur yang berpengaruh di negeri ini.
Kehadiran Kepala BNPB atas arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto, dengan membawa misi untuk memastikan seluruh penanganan darurat bencana berjalan secara optimal, terpadu, serta menyeluruh.
“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami langsung berangkat ke sana. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Mayjen TNI Budi Irawan, sudah hadir di sana hari ini, membawa dukungan logistik dan peralatan,” ujar Suharyanto usai mengisi materi Senior Disaster Management Training (SDMT) di Gedung INA DRTG, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Sebelumnya, Deputi Bidang Penanganan Darurat (Deputi 3) BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), termasuk sejumlah personel Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom), telah diperintahkan Kepala BNPB untuk berangkat lebih awal pada hari ini. Setibanya di sana, Budi langsung melihat kondisi, memberikan dukungan logistik dan peralatan, serta melakukan koordinasi awal dengan lintas instansi terkait.
Mengenai upaya penanganan darurat bencana yang dipicu faktor cuaca dan kondisi topografi perbukitan yang kritis serta tanah labil, Kepala BNPB mengatakan, pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) menjadi prioritas utama. Menurut laporan sementara, masih ada 20 orang yang dinyatakan hilang diduga tertimbun material longsoran.
Sedangkan tiga orang telah berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses SAR itu sudah ada kurang lebih 200 personel dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, PMI, TNI, Polri, dan relawan serta masyarakat sekitar yang berjuang bersama.
“Kurang lebih ada 200 personel. Semoga seluruh masyarakat yang hilang dapat segera ditemukan. Kami datangkan alat berat, pompa alkon, dan warga di sekitar situ juga kami pastikan kebutuhan dasarnya tercukupi,” imbuhnya.
Tim kuasa hukum Roy Suryo Cs, Abdul Gafur Sangadji, menyoroti penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, Rismon H. Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma (RRT) dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Roy Suryo Cs dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
Menurut Abdul, sebelum penyidik menjerat kliennya dengan pasal pencemaran nama baik, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pembuktian keaslian dokumen yang menjadi dasar tuduhan.
“Penyebab utamanya kan terkait ijazah. Jadi kalau kita tarik kausalitasnya, itu dimulai dari ijazah, kemudian adanya pencemaran. Tidak bisa melompat begitu saja,” ujar Abdul, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, ijazah tersebut seharusnya terlebih dahulu dinyatakan secara hukum asli atau palsu. Tanpa kepastian tersebut, penetapan tersangka dianggap tidak adil.
“Hasil laboratorium forensik hanya menunjukkan identitas dokumen, bukan menguji keasliannya. Kalau Pak Jokowi merasa ijazahnya asli, ya sudah. Hadirkan saja ahli penelitian independen, bisa dua lembaga, untuk check and balance,” ujarnya.
Di sisi lain, Abdul memastikan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa akan memenuhi panggilan perdana Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka. “Kita mengambil jalan kooperatif. Kooperatif artinya memenuhi undangan Polda, tidak mencari-cari alasan untuk tidak hadir,” ujarnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji. Pemeriksaan tersebut guna mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
“Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik masih fokus mendalami keterangan dari para PIHK atau biro travel haji, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).
vDengan pemeriksaan tersebut, kini KPK telah memintai keterangan lebih dari 350 biro haji.
“Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 350 travel yang diperiksa, paralel untuk kebutuhan penghitungan kerugian negaranya,” ucapnya.
Budi melanjutkan, tidak semua biro perjalanan haji yang dipanggil kooperatif memenuhi panggilan. Ia pun menyatakan akan dilakukan penjadwalan ulang bagi mereka yang belum memenuhi panggilan.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat mobil yang dikendarai KC melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Kembangan Baru.
“Setibanya dekat Masjid Baitu Sobri wilayah Kembangan, Jakarta Barat, mobil tersebut menabrak tenda acara Maulid,” kata Joko kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).
Tenda tersebut roboh setelah tertabrak, sehingga dua orang berinisial M dan YAM tertimpa dan mengalami luka-luka.
“Kedua korban mengalami luka dan telah dibawa ke RSUD Kembangan untuk mendapatkan perawatan. Kendaraan yang terlibat juga mengalami kerusakan,” ujarnya.
Joko menambahkan, saat ini kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.
