CYCLOINFO

_{Logo Partai Persatuan Pembangunan/Foto: Istimewa}

 Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan pihaknya dan sejumlah majelis tak akan mendukung Muhammad Mardiono maju kembali menjadi calon ketua umum di Muktamar X. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk kekecewaan terhadap hasil kepemimpinan Mardiono selama ini.

“Ya, ini menurut saya adalah sebuah akumulasi dari semua kejadian yang ada di kepemimpinan Pak Mardiono. Pertama, PPP sudah banyak diketahui dan itu faktanya tidak ada di parlemen, itu puncaknya kan di situ,” kata Ade saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

Sebelum itu, Ade berkata ada kekeliruan Mardiono dalam memimpin PPP seperti penetapan caleg yang tidak melalui Lajnah Penetapan Caleg (LPC) yang merupakan perintah AD/ART. Ia mengatakan seluruh penetapan caleg diputuskan secara sepihak oleh Mardiono.

“Kedua, banyak kebijakan-kebijakan lain yang itu tidak mengedepankan prinsip kolektif kolegial,” ujar Ade.

Ade menegaskan, PPP bukanlah partai milik perorangan. Untuk itu, ia menegaskan Mardiono tidak menganggap partai berlambang Kakbah ini milik pribadi.

“Jadi Plt Ketua Umum atau Ketua Umum itu harus mau dikoreksi jika ada kekeliruan yang terjadi dalam semua kebijakannya,” ujar Ade.

Kendati demikian, Ade menyatakan pihaknya lagi tidak mendukung Mardiono menjadi caketum PPP. Apalagi, kata dia, Mardiono tak mengindahkan keputusan Mahkamah PPP.

_{PPP Solo menyatakan dukungan menjelang Muktamar X}

Dukungan untuk Muhammad Mardiono menjadi calon ketua umum (Caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode  2025-2030 terus menguat menjelang Muktamar X. Kali ini, dukungan mengalir dari kader PPP di Solo, Jawa Tengah.

“Kami di Solo Raya sudah sepakat, apa pun risikonya, tetap mendukung Pak Mardiono untuk memimpin PPP lima tahun ke depan,” ujar Ketua DPC PPP Sukoharjo, Dablek Suronagoro dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Dukungan yang diberikan kepada Mardiono, kata Dablek, merupakan hasil konsolidasi seluruh DPC PPP se-Solo Raya. Menurut Dablek, Mardiono sebagai kader tulen partai berlambang kakbah telah berkontribusi banyak untuk partai.

“Pak Mardiono bukan orang baru di PPP. Beliau sudah membuktikan kemampuannya memimpin di masa transisi, membawa partai tetap solid, dan fokus pada penguatan basis di daerah,” ujarnya.

Ia pun menolak keras wacana yang ingin mengganjal Mardiono dengan melakukan perubahan pemilihan ketua umum. Suara DPC solid mendukung Mardiono, kata Dablek, kalau ada perbedaan di tingkat provinsi, suara akar rumput di DPC akan jadi penentu utama.

“Kami tegas menolak wacana itu. Jangan sampai hal itu diacak-acak hanya demi kepentingan politik sesaat. Aturan partai jangan dipakai untuk menjegal kader sendiri,” tegasnya.

_{Legislator Perindo genjot momentum perbaikan ekonomi dan lapangan kerja di Maluku (Foto: Dok)}

Aspirasi masyarakat di tingkat nasional dan daerah menjadi pemacu perbaikan kelembagaan DPRD dan pembangunan di Maluku. Hal itu turut mengemuka dalam audiensi para anggota DPRD Maluku beberapa waktu lalu.

Momentum ini dihadiri pula oleh pimpinan dan para anggota DPRD Maluku. Di antaranya Ketua DPRD Benhur George Watubun, Wakil Ketua 2 Johan Lewerissa, dan Anggota Komisi 1 dari Partai Perindo Maureen Vivian serta anggota DPRD lainnya.

Hadir pula pada dialog yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku di kawasan Sirimau itu, yaitu ⁠Wali Kota Ambon Boedewin Wattimena dan Sekretaris DPRD Maluku Farah Samal. 

Maureen Vivian mengungkapkan sejumlah aspirasi masyarakat, yang menekankan pentingnya alokasi anggaran berbasis kebutuhan dasar, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga mendorong hadirnya Kepolisian RI yang profesional, transparan, humanis, dan akuntabel.

“Selain itu, aspirasi masyarakat di ranah nasional juga menyoroti urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Daerah Kepulauan,” ujar Maureen, wakil rakyat dari Dapil Maluku III – Maluku Tengah.

_{Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin (foto: dok ist)}

 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menanggapi aspirasi pemerintah daerah (Pemda) terkait pengurangan alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) dalam nota APBN 2026.

Sultan menekankan DPD RI memahami pertimbangan pemerintah dalam mengatur alokasi anggaran APBN, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Dalam sidang paripurna luar biasa, kami memberikan pertimbangan terhadap RAPBN 2026 kepada DPR dan pemerintah dengan catatan agar porsi alokasi TKD yang terkoreksi dikembalikan, minimal sama dengan porsi TKD 2025, atau jika memungkinkan ditingkatkan,” kata Sultan, Kamis (11/9/2025).

Meski demikian, DPD RI tetap mengapresiasi RAPBN 2026 yang disusun pemerintah. Sidang paripurna luar biasa telah digelar dan pertimbangan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 telah diserahkan ke DPR dan pemerintah pada Senin, 8 September 2025.

“DPD RI melalui Komite IV telah mengkaji Nota APBN 2026 secara saksama, mempertimbangkan kepentingan pusat dan kebutuhan daerah sesuai prinsip desentralisasi anggaran. Kami percaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyusun RAPBN 2026 secara proporsional,” ujar Sultan.

_{Rumah Uya Kuya yang menjadi sasaran massa}

Polisi menyatakan bahwa tersangka penjarahan rumah artis Uya Kuya bertambah menjadi 15 orang. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, menyatakan salah satu tersangka masih berusia belia.

“Ada satu yang ABH (anak berhadapan dengan hukum). Saat ini diberikan pembinaan di Sentra Handayani,” kata Alfian, Rabu (10/9/2025).

Meski begitu, ia belum merinci peran masing-masing tersangka. Namun, Alfian memastikan seluruh pelaku kini dalam proses hukum.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 30 Agustus 2025 malam.

“12 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 6 September 2025.

Alfian menambahkan, 12 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing dalam melakukan aksinya, yakni sebagai provokator, pelaku penjarahan, dan penyerangan kepada petugas.

_{Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (foto: AP News)}

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyatakan, bahwa serangan udara Israel di ibu kota Qatar, Doha, merupakan tindakan yang sepenuhnya dibenarkan. Serangan tersebut dikaitkan dengan insiden penembakan di Yerusalem Timur yang sehari sebelumnya menewaskan enam warga Israel.

Dalam pernyataan bersama, keduanya menegaskan target serangan adalah pemimpin Hamas yang dianggap dalang serangan 7 Oktober 2023.

“Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan meyakini operasi tersebut sepenuhnya dibenarkan mengingat fakta bahwa pimpinan Hamas ini memprakarsai dan mengorganisir pembantaian 7 Oktober, dan tidak berhenti melancarkan tindakan pembunuhan terhadap Negara Israel dan warganya sejak saat itu,” demikian isi pernyataan tersebut, seperti dilansir dari Aljazeera, Selasa (9/9/2025).

Serangan di Doha, yang menghantam kawasan permukiman, menimbulkan kritik karena dianggap melanggar sejumlah prinsip hukum internasional, termasuk larangan Piagam PBB atas agresi terhadap negara berdaulat.

Sejumlah pengamat menilai langkah Israel ini dapat memperburuk ketegangan regional, mengingat Qatar bukanlah pihak yang secara resmi terlibat dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hamas.

_{Presiden Prabowo Subianto}

 Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025) malam.

Salah satu arahan utama yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan tertutup tersebut adalah larangan bagi para kader Gerindra untuk melakukan “flexing” atau pamer kekayaan.

“Yang paling penting tadi, Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra tidak boleh flexing,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Dhani usai menghadiri pertemuan.

Ahmad Dhani menyambut positif arahan tersebut. Ia menilai anjuran itu sejalan dengan sikap pribadinya yang selama ini tidak suka memamerkan harta atau kemewahan di depan publik.

“Saya juga, ya iya aja…Orang saya nggak pernah flexing, kan?” ujarnya santai.

_{Mukerwil PPP Sumbar (foto: dok ist)}

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) bertema “Transformasi PPP untuk Indonesia” di Kota Padang, Sabtu (6/9) hingga Minggu (7/9/2025).

Acara ini menjadi momentum konsolidasi PPP Sumbar menjelang Muktamar Nasional ke-10 yang akan berlangsung di Jakarta pada 27–29 September 2025.

Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, hadir membuka acara sekaligus memberikan apresiasi atas soliditas kader di Sumbar. Ia menilai kekompakan kader menjadi modal penting dalam memperkuat posisi PPP di kancah politik nasional.

“Melihat kesiapan dan semangat kader PPP di Sumatera Barat, saya semakin optimistis. Struktur partai kita masih utuh hingga ke tingkat ranting. Ini modal penting untuk menyongsong Muktamar Nasional dan Pemilu 2029,” ujar Mardiono, Minggu (7/9/2025).

Mardiono juga menekankan, bahwa Muktamar bukan sekadar pergantian pengurus pusat, melainkan forum untuk mempertanggungjawabkan kinerja lima tahun terakhir sekaligus merumuskan strategi politik ke depan.

^{Ilustrasi pembunuhan}

Sopir pembunuh seorang anak majikan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berinisial SB dikabarkan meninggal dunia. Pelaku sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

“Betul, (pelaku SB) sudah meninggal dunia,” kata Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Harnas Prihandito saat dikonfirmasi, Sabtu (6/9/2025).

Harnas mengatakan pelaku meninggal dunia pada Jumat (5/9). Ia tak merinci lebih jauh terkait kelanjutan perkara ini.

“(Meninggal) kemarin sore,” tutur Harnas.

Sebagai informasi, pelaku sempat dilarikan ke rumah sakit usai polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Kebayoran Lama.

Pelaku saat itu juga ditemukan terluka pada bagian leher yang diduga akibat dirinya sendiri. Hingga kasus ini dilimpahkan, polisi belum meminta keterangan pelaku lantaran pelaku harus menjalani pemeriksaan intensif.

_{Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad}

Kunjungan kerja luar negeri anggota DPR RI dimoratorium terhitung sejak 1 September 2025. Keputusan itu diambil menyusul adanya tuntutan rakyat mengenai pembenahan DPR RI.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat konferensi pers menjawab 17+8 tuntutan rakyat, Jumat (5/9/2025).

Dasco menegaskan moratorium ini memiliki pengecualian khusus, yakni untuk keperluan undangan kenegaraan.

“DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” kata Dasco.

Dasco menyampaikan akan menindaklanjuti status anggota dewan yang telah dinonaktifkan partai politiknya. Tindak lanjut itu akan dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berkoordinasi langsung dengan mahkamah partai politik terkait.

“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud,” ujar Dasco.

Sebagaimana diketahui, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya tidak akan menerima hak-hak keuangannya.