Hotma Sitompul Akan Dimakamkan di San Diego Hills Karawang pada Sabtu 19 April

Hotma Sitompul Akan Dimakamkan di San Diego Hills Karawang pada Sabtu 19 April

Pengacara Hotma Sitompul semasa hidup

Advokat ternama Hotma Sitompul dikabarkan telah menutup usia pada Rabu (16/4/2025) siang. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut MP Pangaribuan. Hotma meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada pukul 11.15 WIB. 

Rencananya jenazah Hotman akan dimakamkan pada Sabtu, 19 April 2025 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Philipus Sitepu, juru bicara keluarga Hotma Sitompul. Namun, rencana ini masih belum dikonfirmasi oleh pihak keluarga.

“Rencana tadi kami sudah sampaikan juga kepada keluarga, dikebumikan rencana hari Sabtu pagi,” ujar Philipus Sitepu di RSCM, Rabu (16/4/2025). 

Philipus Sitepu juga mengungkapkan, bahwa lokasi pemakaman akan dilakukan di San Diego Hills, Karawang. “Rencananya di San Diego Hills,” tandasnya.

Sebelum meninggal dunia, Hotma Sitompul dirawat secara intensif di ruang ICU dan sempat menjalani cuci darah beberapa kali karena komplikasi penyakit yang belum dijelaskan secara detail oleh pihak keluarga. 

“(Penyebab meninggalnya) Karena komplikasi memang ya, dirawat di RSCM ini mungkin kurang lebih 4 atau 5 hari,” lanjutnya.

Sejak pagi tadi, kondisi kesehatan Hotma Sitompul menurun hingga mengembuskan nafas terakhirnya pukul 11.15 WIB. Hotma juga sempat terbang ke dirawat di Penang, Malaysia untuk menjalani pengobatan sebelum dirawat di RSCM.

“Karena memang lagi suasana kedukaan sehingga kami tidak bisa menjawab satu persatu sakitnya apa. Yang pasti memang Pak Hotma sudah beberapa waktu ini sakit. Beberapa waktu ini sakit dan terakhir dirawat di Penang juga. Terus kemudian dirawat di RSCM juga. Sehingga pada hari ini, pada pagi tadi, kondisi Pak Hotma menurun dan sangat drastis,” tandasnya.
 

https://nt-ameli.com

161 Calon Hakim Agung dan 18 Hakim Ad Hoc Lolos Seleksi Administrasi

161 Calon Hakim Agung dan 18 Hakim Ad Hoc Lolos Seleksi Administrasi

Ilustrasi Komisi Yudisial. Foto: Dok Okezone.

 Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Hakim Agung dan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025. Sebanyak 161 calon Hakim Agung dan 18 orang calon hakim Ad Hoc HAM pun dinyatakan lolos.

Anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan mereka lolos administrasi dari total pendaftar berjumlah 183 untuk Hakim Agung dan untuk hakim Ad Hoc HAM di MA berjumlah 24.

“KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan,” ucap Mukti Fajar dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

Mukti menjelaskan, seleksi ini dilakukan untuk memenuhi 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, M Taufiq HZ merinci ratusan calon hakim yang lolos itu terdiri dari 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, 40 calon hakim agung Kamar Agama, 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 calon hakim ad hoc HAM di MA.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti seleksi kualitas pada 29-30 April 2025 mendatang. Adapun mereka akan diuji dengan menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, KEPPH hingga tes obyektif.

“Bagi calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 April 2025,” ujar M. Taufiq.

Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi Sampah di Tangsel: Ada Persekongkolan

Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi Sampah di Tangsel: Ada Persekongkolan

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tersangka kasus korupsi pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (14/4/2025). Penyidik baru menetapkan seorang tersangka berinisial SYM yang menjabat sebagai Direktur PT EPP, pihak penyedia barang dan jasa dalam proyek senilai Rp75 miliar itu.

“Dari hasil penyidikan, tim mendapati temuan bahwa sebelum dilakukannya proses pemilihan penyedia, diduga telah terjadi persekongkolan antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak penyedia barang dan jasa,” terang Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna.

Selain itu, kata Rangga, pada tahap pelaksanaan kontrak pekerjaan ternyata PT. EPP tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan dalam kontrak yaitu tidak melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah karena tidak memiliki fasilitas, kapasitas serta kompetensi

Rangga menambahkan, guna memuluskan rencana korupsi tersebut, SYM diduga menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas LH Kota Tangsel Wakyunoto Lukman. Skenario pun dibuat dengan memasukkan klasifikasi PT EPP dari semula perusahaan yang hanya bergerak dalam pengangkutan menjadi pengelolaan sampah.

“Tersangka SYM telah bersekongkol dengan saudara WL (Kepala Dinas LH Kota Tangsel) untuk mengurus KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) PT. EPP agar memiliki KBLI pengelolaan sampah, tidak hanya KBLI  pengangkutan,” ungkapnya.

Persekongkolan itu diduga juga menyepakati jika penjaga kebun pribadi Kepala Dinas LH Wahyunoto Lukman bernama Sulaeman ditempatkan sebagai Direktur Operasional dalam perusahaan CV BSIR yang turut membantu pengelolaan sampah pada dinas tersebut.

Tersangka SYM dijerat Pasal 2 Ayat (1) Juncto 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU  No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Bahwa tersangka SYM dilakukan penahanan oleh Penyidik di Rumah tahanan Negara Kelas II B Serang untuk 20 (dua puluh) hari kedepan,” kata dia.

Slot Dana

Terkendala Cuaca, 1 Jenazah Korban KKB Bakal Dievakuasi Besok

Terkendala Cuaca, 1 Jenazah Korban KKB Bakal Dievakuasi Besok

Satu dari 13 korban pembunuhan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan di Area 22 pendulangan emas Yahukimo. Korban bakal dievakuasi esok hari, Senin 14 April 2025.

“Hingga hari ini Minggu, 13 April 2025, total 13 jenazah telah ditemukan dan 12 jenazah di antaranya telah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi, rencananya 1 jenazah lagi akan dilakukan evakuasi esok hari dikarenakan cuaca,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani melalui keterangan resminya, Minggu (13/4/2025).

Faizal mengatakan, belasan korban pembunuhan KKB itu ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Dua di antaranya ditemukan di Tanjung Pamali.

“Kemudian, lima jenazah berada di dua titik di Kampung Bingki, tiga jenazah ditemukan di Area 22 pendulangan emas Yahukimo,” katanya.

Satu jenazah di Muara Kum, satu jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, serta satu jenazah yang baru ditemukan di Area 33 pendulangan emas Yahukimo dan akan dievakuasi esok hari dikarenakan cuaca,” sambungnya.

Berikut daftar 12 jenazah yang telah teridentifikasi:

1. Wawan Tangahu, Dusun III, Kab. Bolmon Selatan, Sulawesi Utara (ditemukan di Area 22 pendulangan emas Yahukimo);

2. Suardi Laode alias Kaswadi, Dusun III, Kab. Bolmon Selatan, Sulawesi Utara (ditemukan di Area 22 pendulangan emas Yahukimo);

3. Stenli Humena, Kampung Kalama Darat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (ditemukan di Muara Kum);

4. Yuda Lesmana, Kos Jalan Paradiso, Dekai (ditemukan di Camp Muradala, Kampung Bingki);

5. Riki Rahmat, Desa Ranomolua Kec. Besulutu Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara (ditemukan di Camp Muradala, Kampung Bingki);

6. Muhammad Arif, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (ditemukan di Camp Muradala, Kampung Bingki);

7. Safaruddin, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (ditemukan di Camp Muradala, Kampung Bingki);

8. Abdur Raffi Batu Bara, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (ditemukan di Camp Muradala, Kampung Bingki);

9. Stefanus Gisbertus, Desa Tala, Kab. Seram Barat, Maluku (ditemukan di Tanjung Pamali, Distrik Seradala);

10. Zamroni, Dukuh Dulak Desa Gantungan, Kab. Tegal, Jawa Tengah (ditemukan di Tanjung Pamali, Distrik Seradala);

11. Ariston Kamma, Tantanan Tallunglipu, Sulawesi Selatan & sudah diserahkan pihak keluarga (ditemukan di Kabupaten Pegunungan Bintang);

12. Rusli, Desa Buti, Kab. Merauke, Papua (di temukan di Area 22 pendulangan emas Yahukimo).

Ladangtoto Login

Gugurnya 3 Polisi di Way Kanan, Komnas HAM Minta Penegakkan Hukum Adil dan Transparan

Gugurnya 3 Polisi di Way Kanan, Komnas HAM Minta Penegakkan Hukum Adil dan Transparan

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan kunjungan investigasi langsung ke TKP 3 (tiga) anggota polisi yang gugur saat membubarkan arena sabung ayam di Umbul Karang Manik Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Jum’at (11/04/2025).

Ketiga anggota Kepolisian tersebut yakni Kapolsek Negara Batin AKP (Anumerta) Lusiyanto, S.H dan Bhabinkamtibmas Polsek Negara Batin Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dan personel Satreskrim Polres Way Kanan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta yang gugur pada Senin (17/3/2025) lalu.

Komisioner Pemantauan dan Pengawasan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing, saat dikonfirmasi saat kunjungan investigasi  pada Kamis siang (10/04/2025) kemarin di Polsek Negara Batin Polres Way Kanan, Ia menyampaikan bahwa kedatangan kami hari ini untuk bersilahturmi dengan keluarga korban dan tinjauan lapangan ke TKP terjadinya peristiwa penembakan terhadap 3 (tiga) anggota Kepolisian yang berdinas di Polsek Negara Batin dan Polres Way Kanan”ujarnya.

Disampaikan Uli Parulian Sihombing bahwa pihaknya menggali fakta – fakta dilokasi dengan koordinasi bersama Polda Lampung, Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin, dan juga didampingi oleh kuasa hukum para korban.

Di TKP terjadinya peristiwa penembakan tim Komnas HAM RI mengumpulkan bukti – bukti  mulai dari mengecek lokasi penembakannya, melakukan konfirmasi beberapa fakta termasuk lokasi korban ditembak di lokasi gelanggang sabung ayam dan juga beberapa tempat yang kami telusuri di TKP. 

Bet777

Rumah di Ulujami Pesanggrahan Ludes Terbakar

Rumah di Ulujami Pesanggrahan Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

 Rumah tinggal di Jalan Swadharma Utara RT 7/8, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Jumat (11/4/2025) sore. Kebakaran telah dipadamkan pukul 17.12 WIB dengan mengerahkan belasan unit Damkar.

“Objek rumah tinggal, pemadaman selesai. Pengerahan 18 unit dan 60 personel,” tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kronologi berawal dari tetangga melihat ada asap hitam dan mencoba dipadamkan dengan APAR tidak padam dan api membesar. 

Dugaan penyebab korsleting listrik. Mencoba melakukan pemadaman dengan Apar namun tidak padam dikarenakan api sudah membesar,” ungkapnya.

Slot1000

OPM Bunuh Warga Sipil, Kapuspen TNI: Biadab, Mereka Sebar Hoaks Prajurit TNI Jadi Korban

OPM Bunuh Warga Sipil, Kapuspen TNI: Biadab, Mereka Sebar Hoaks Prajurit TNI Jadi Korban

Kapuspen TNI  Brigjen Kristomei Sianturi mengecam aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membunuh sejumlah warga sipil berprofesi sebagai pendulang emas di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 8 April 2025. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat  Hak Asasi Manusia (HAM), kebiadaban OPM dan kejahatan kemanusiaan.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Satuan TNI di daerah, bahwa  benar telah terjadi penyerangan terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang oleh gerombolan OPM. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga sipil menjadi korban.

Namun hingga saat ini, jumlah pasti korban meninggal maupun luka-luka masih terus didalami karena keterbatasan akses komunikasi di wilayah tersebut. Menanggapi klaim yang menyebutkan bahwa korban adalah prajurit TNI, Kapuspen TNI menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Tidak ada prajurit TNI yang gugur hingga berita ini diturunkan .

“Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya bahwa korban adalah prajurit TNI, merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka. OPM telah nyata-nyata melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil tak bersalah,” katanya, Kamis (10/4/2025).

Propaganda seperti ini terus dilakukan oleh OPM, belum lama ini di Distrik Angruk, Yahukimo, OPM juga menganiaya dan membunuh guru-guru dan tenaga kesehatan dengan dalih prajurit TNI, padahal jelas jelas yang dibunuh dan dianiaya adalah warga sipil yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan dan guru di pedalaman Papua.

TNI mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan menilai tindakan OPM sebagai bentuk nyata pelanggaran HAM berat yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. TNI juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengejar, mencari pelaku kejahatan kemanusiaan ini,  dan memastikan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Pihaknya memastikan bahwa TNI akan tetap hadir bersama rakyat dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta tidak akan mentolerir setiap aksi kekerasan terhadap warga sipil.

bet888

KPK Dukung Langkah Prabowo Miskinkan Koruptor: Perlu Dibuat Undang-undangnya

KPK Dukung Langkah Prabowo Miskinkan Koruptor: Perlu Dibuat Undang-undangnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemiskinan koruptor. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut niat baik itu tentunya perlu dibuatkan aturan khusus dengan undang undang.

“Bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum, dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif dan tentunya legislatif. Namun secara nilai, KPK mendukung pemiskinan koruptor,” kata Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Tidak hanya KPK, menurutnya, langkah pemiskinan terhadap koruptor merupakan sesuatu hal yang banyak diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, ia juga menanggapi pernyataan Prabowo yang menginginkan rasa keadilan bagi keluarga koruptor lewat RUU perampasan aset. Prabowo dalam pertemuan bersama 7 jurnalis, menyampaikan bila aset yang telah lama dimilik istri atau anak dari koruptor perlu dikaji dalam hal perampasan aset.

Tessa menyebut terkait masalah perampasan aset keluarga koruptor perlu dipahami dulu konteksnya. Ia menegaskan, bila keluarga koruptor menikmati hasil uang haram tersebut tentunya bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga, dan diketahui secara nyata ada mekanisme di undang-undang tindak pidana pencucian uang,” katanya.

Mantan Hakim PN Surabaya Bantah Terima Uang terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Mantan Hakim PN Surabaya Bantah Terima Uang terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Mantan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo membantah menerima uang terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus penganiayaan kekasihnya hingga meninggal dunia. Heru menepis menerima uang senilai 140 ribu dollar Singapura terkait vonis bebas Ronald Tannur.

Demikian disampaikan Heru Hanindyo saat diperiksa sebagai terdakwa perkara dugaan suap terkait vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025). Heru membantah keterangan dua terdakwa hakim lainnya yakni, Erintuah Damanik dan Mangapul.

“Tentang masalah pembagian uang, itu jelas saya tidak ada di ruangannya Pak Mangapul, saya tidak ada di sana. Meskipun dua saksi mengatakan begitu, faktanya saya tidak berada di sana,” ujar Heru.

Berdasarkan keterangan Erintuah Damanik dan Mangapul, pembagian uang dilakukan kurun waktu dua pekan setelah musyawarah majelis hakim yang kedua dalam penanganan perkara Ronald Tannur. Namun, hal itu dibantah Heru.

Heru mengklaim jarang berada di Pengadilan Negeri Surabaya pada saat itu. Sebab, ia mengaku kerap izin operasi saraf gigi dan tugas dinas ke luar kota pada periode Juni hingga Juli. 

“Itu saya izin tidak masuk kantor karena melaporkan tugas ke Mahkamah Agung dan sorenya saya operasi saraf gigi di pondok indah. Ini surat tidak masuk kerjanya Yang Mulia,” klaimnya.

Sepengetahuan Heru, musyawarah majelsi hakim dilakukan sekira 4 hingga 6 Juni. Saat itu, kata Heru, dirinya sedang izin sakit karena kondisi gigi yang masih bengkak akibat operasi. Oleh karenanya, dia berdalih pada waktu itu tak berada di kantor atau Pengadilan Negeri Surabaya. 

“Nah tadi yang dikatakan oleh saksi Pak Mangapul dan Damanik, dua minggu setelah ketemu ya yang bagi uang atau apa, ini saya katakan tanggal 14 itu saya izin tidak masuk kantor, tiketnya ada ya, dan rekam medisnya ada, tanggal 3 dan 14 itu saya tidak masuk kantor,” ucapnya. 

Ditegaskan Heru, selama periode 14 Juni hingga 7 Juli, hanya bekantor pada 27 Juni. Sebab, mesti menjalani operasi saraf gigi lanjutan di Jakarta. “Tanggal 14 saya terbang dari Surabaya ke Jakarta operasi lanjutan di Pondok Indah, rekam medisnya ada,” ucapnya. 

Kemudian, Heru mengaku cuti dan berada di Denpasar pada 17 sampai tanggal 20 Juni. Sehari kemudian, tak masuk kerja karena izin untuk kontrol kondisi gigi pasca operasi saraf. Lalu menjalani dinas ke Palangkaraya pada 24 hingga 26 Juni. 

“Saya masuk tanggal 27 Juni pada saat tuntutan Ronald Tannur dan sidang saya yang banyak sekali dua minggu lebih tertunda,” ucap Heru. 

Sehari kemudian, Heru beralibi hanya absen tanpa bertugas. Sebab, ia mengaku mesti pergi ke Sidoarjo untuk menghadiri acara keluarga. “Tanggal 1 sampai dengan 5 itu saya sudah berangkat ke Medan,” kata Heru.

kas138

DPR Desak Junta Militer Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil

DPR Desak Junta Militer Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil

DPR RI mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap warga sipil, pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter. Kecaman disampaikan delegasi DPR RI dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri prihatin atas situasi kemanusiaan yang memburuk dan menginisiasi pengajuan resolusi darurat bersama sejumlah parlemen negara ASEAN. Ia pun mendesak junta milter Myanmar untuk hentikan segala bentuk kekerasan.

“Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa,” kata Irine dalam keterangan tertulis, Senin (7/4/2025).

Kendati demikian, Irine pun mengajak Parlemen ASEAN untuk mengajukan resolusi darurat terkait Myanmar. 

“Oleh karena itu, DPR RI mengajak parlemen negara-negara ASEAN yang hadir dalam Sidang Umum ini, untuk mengajukan resolusi darurat terkait Myanmar,” terangnya.

Irine menekankan pentingnya peran parlemen dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan. Ia menegaskan tindakan represif tidak boleh dilakukan.

“Aksi represif yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana,” tegas Legislator asal Maluku Utara tersebut.

Pada forum parlemen dunia ini, delegasi DPR RI bersama-sama dengan parlemen Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia juga menginisiasi resolusi darurat (emergency item) berjudul ‘Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar’.

Usulan resolusi darurat tersebut kemudian mendapatkan dukungan lebih luas di grup geopolitik Asia Pasifik, dengan bergabungnya Kanada sebagai co-sponsor.

Slot Qris